Menu

Mode Gelap
Nahdliyin Muda Usulkan Ridwan Kamil-Ono Surono di Pilgub Jabar 2024 Sekda Herman Suryatman: Operasi Pasar Bersubsidi Tuntas H-4 Lebaran Pastikan Keselamatan dan Kenyamanan, Perhatikan Aturan Bagasi Penumpang Whoosh Sehari Dilantik, Sekda Herman Suryatman Langsung Rapat secara Maraton Bey Machmudin Harap Kontribusi Bank BJB Semakin Besar dalam Pembangunan Jabar

Berita Nasional · 20 Jan 2023 19:36 WIB

Agar Kendaraan Tidak Bodong, Jasa Raharja Imbau Pemilik Kendaraan Jangan Abaikan Surat Peringatan


					Agar Kendaraan Tidak Bodong, Jasa Raharja Imbau Pemilik Kendaraan Jangan Abaikan Surat Peringatan Perbesar

JAKARTA (Pajajaran Ekspres)  – Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan Kemendagri, kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait implementasi UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 74 tentang penghapusan data registrasi kendaraan bermotor bagi penunggak pajak.

Agenda yang diikuti oleh perwakilan akademisi, Kemenkominfo, pengamat transportasi, dan media massa itu, digelar di Gedung Jasa Raharja Kantor Pusat, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/01/2023).

Pembahasan FGD kali ini menitikberatkan perihal mekanisme penyampaian peringatan secara elektronik, terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang dua tahun berturut-turut, setelah habis masa berlaku STNK. “Kami terus melakukan kajian dan pembahasan agar nantinya surat peringatan yang kami kirimkan kepada pemilik kendaraan benar-benar sah dan patut secara hukum,” ujar Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dalam diskusi tersebut.

Baca Juga :  Jasa Raharja Tasikmalaya Gerak Cepat Santuni Ahli Waris Kecelakaan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya

Dalam pasal 85 Peraturan Kepolisian No.7 Tahun 2021, tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, kata Dewi, disebutkan bahwa sebelum penghapusan dari daftar Regident Ranmor, Unit Pelaksana Regident Ranmor harus terlebih dahulu menyampaikan peringatan, baik secara manual maupun elektronik.

Baca Juga :  Jasa Raharja Tasikmalaya Adakan Sosialisasi Bersama Mitra Kerja Terkait Di Kecamatan Mangunreja

Dewi mengatakan, terkait hal tersebut ada beberapa hal yang harus terlebih dahulu dioptimalkan, seperti data pemilik kendaraan yang valid dan keabsahan serta mekanisme surat peringatan. “Kendaraan yang memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf b itu jumlahnya jutaan, sehingga apabila dilakukan secara manual dengan mengirimkan surat peringatan satu-persatu akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, melalui FGD ini kami ingin mendapat masukan dari para peserta,” ujarnya.

Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

PKS Kota Bandung Telah Ajukan 2 Nama Tuk Pilwalkot Mendatang

19 Mei 2024 - 20:03 WIB

PKS Mantapkan Peluang Koalisi Tuk Menatap Pilgub Jabar

19 Mei 2024 - 19:58 WIB

Jasa Raharja Turut Dalam Kegiatan Pelaksanaan Penambahan Loket Khusus Pendaftaran Kendaraan Listrik di Samsat Rancaekek

18 Mei 2024 - 09:29 WIB

Masalah Tak Kunjung Usai, Masyarakat Kab. Bandung Harapkan Pemimpin Kedepan Lebih Concern

18 Mei 2024 - 09:05 WIB

Forum Silaturahmi Tanpa Batas Kab. Bandung Deklarasikan Haru Suandharu Untuk Gubernur Jabar

18 Mei 2024 - 09:01 WIB

Koordinasi Jasa Raharja Jawa Barat Dengan Bapenda Jawa Barat

17 Mei 2024 - 20:24 WIB

Trending di Berita Daerah