Dengan mengusung tema “Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Praja Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Percepatan Pencapaian Target Kinerja Program Prioritas yang Menjadi Indikator Kinerja Utama Pada 11 OPD”, praja ini diharapkan mampu memadukan ilmu dan praktik dalam menyelenggarakan pemerintah secara proposional, memberikan manfaat secara langsung bagi kemajuan masyarakat.
“Mereka nanti akan membantu memvalidasi data terkait pajak dan retribusi daerah serta membantu penarikan dugaan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor, sosialisasi, pencermatan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, membantu tata kelola keuangan, aset dan barang daerah, peningkatan produktivitas, penataan industri, updating data dan lain sebagainya,” kata Hadi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, S.E., M.M yang hadir mewakili Pj. Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran forkopimda setempat menyambut antusias pelaksanaan BKP ini.
“Saya menaruh harapan besar, praja IPDN ini dapat membantu kami menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Jawa Tengah,” tuturnya.
Menurut Sumarno, praja IPDN ini nantinya akan terjun di pemerintahan, sehingga situasi kondisi di pemerintahan seperti apa dapat dipelajari langsung di lokus-lokus praktik nanti.
“Ambil Pelajaran didalam pengabdian ini, sehingga nanti jika sudah menjadi ASN tidak akan kaget lagi. ASN adalah abdi masyarakat, tugasnya melayani masyarakat, jadi kita harus memposisikan derajat kita lebih rendah dari masyarakat,” ucapnya.
“Dengan begitu kita bisa dengan tulus Ikhlas melayani masyarakat. Layanan yang kita lakukan tidak cuma-cuma, karena kita mendapatkan gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan itu harus kita kompensasi dengan melayani masyarakat,” pungkas Sumarno.
