Menurutnya, fenomena kecelakaan angkutan umum menjadi suatu perhatian dan tanggung jawab semua pihak. Hal itu sebagaimana tertuang dalam amanat UUD, yang mengatakan agar negara hadir untuk memberikan keamanan, keselamatan, dan jaminan untuk seluruh masyarakat.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gapasdap atas dedikasi dan kontribusinya selama ini dalam membangun dan memajukan industri penyeberangan, dengan mengoperasikan kurang lebih 346 unit kapal penyeberangan yang melayani 305 lintasan di seluruh wilayah Indonesia,” tambahnya.
Risyapudin menyampaikan, pihaknya ke depan pihaknya akan terus melakukan berbagai peningkatan pelayanan, mulai dari pengaturan uji KIR yang sesuai dan terintegrasi, pengawasan pengendalian untuk buffer zone, mendeteksi angkutan berlebih (ODOL), hingga pemantauan angkutan barang yang berbahaya lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, KNKT, Soerjanto Tjahjono, menilai bahwa menjaga keekonomian merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pelayanan yang berkeselamatan. “Kami mengamati, apapun modanya, ketika operasionalnya tidak dalam level keekonomian, yang akan dikorbankan adalah keselamatan,” ujarnya.
Selain karena aspek keselamatan, jika nilai keekonomian dari suatu usaha tidak terjaga, maka biaya operasionalnya akan sangat tinggi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. “Seperti contoh di Merak-Bakauheni atau Ketapang- Gilimanuk, kami berharap para operator ini harus bisa beroperasi pada skala level keekonomiannya,” tambah Soerjanto.
Sementara itu, Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa angkutan penyeberangan sebagai salah satu bagian dari pilar sistem logistik nasional. Selama ini, masih banyak tantangan yang harus segera dilakukan pembenahan, baik yang terkait dengan kepengusahaan, keselamatan, maupun yang lainnya, yang semua itu dapat mengakibatkan inefisiensi pada sebuah moda transportasi.
