BANDUNG – Calon Wali Kota Bandung nomor urut 2, Haru Suandharu, berkomitmen meningkatkan aksesibilitas difabel terhadap pelayanan publik di Kota Bandung.
Hal tersebut disampaikan Haru saat Debat Publik Perdana Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung 2024 yang berlangsung di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung, Rabu malam (30/10).
Pada kesempatan tersebut, Haru memaparkan rencana strategis untuk mempercepat pengembangan sarana prasarana kota yang ramah difabel.
“Aksesibilitas difabel harus kita pastikan mereka mendapat pelayanan yang baik. Kita akan mengusulkan peraturan daerah (Perda) khusus dan menyiapkan peraturan wali kota (Perwal) agar implementasinya bisa berjalan lancar,” ujar Haru.
Ia menambahkan, layanan publik akan didesentralisasi, sehingga masyarakat difabel bisa mengakses layanan hingga di tingkat kecamatan.
Menurutnya, desentralisasi layanan akan membantu kaum difabel agar tidak perlu datang ke kantor-kantor dinas yang biasanya berlokasi jauh dari tempat tinggal mereka.
“Secara bertahap, kita akan perluas akses ini hingga ke tingkat kelurahan. Dengan begitu, mereka bisa lebih mudah dalam mengakses layanan yang mereka butuhkan,” katanya.
Sebagai bagian dari program kolaborasi yang dinamakan Bandung Berdaya, Haru juga mengusulkan pendekatan collaborative government untuk mengatasi keterbatasan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat.
Program PIPPK yang lebih selektif dan insentif bagi RT/RW juga akan ditingkatkan, agar mereka bisa turut membantu difabel dalam memenuhi kebutuhan mereka secara lebih mudah dan cepat.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebur juga menekankan pentingnya transformasi digital dan penerapan one-stop service berbasis teknologi digital.
