BANDUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memperingati Hari Jadi ke-19 Kabupaten Bandung Barat melalui upacara yang digelar di Lapangan Plaza Mekarsari, Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jumat, 19 Juni 2026. Mengusung tema “Ngajaga Amanah, Ngawangun Raharja”, peringatan tahun ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan daerah sekaligus memperkuat komitmen pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, hari jadi daerah bukan sekadar seremoni tahunan. Menurut dia, peringatan tersebut merupakan penghormatan atas perjuangan para tokoh pemekaran, ulama, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat yang menginisiasi lahirnya Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007.
“Hari ini adalah momentum untuk mengenang perjuangan para pendiri daerah yang menginginkan pelayanan lebih dekat, pembangunan lebih merata, dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Jeje.
Ia menjelaskan, tema *Ngajaga Amanah, Ngawangun Raharja* menjadi landasan pembangunan daerah. Menjaga amanah berarti merawat kepercayaan masyarakat melalui pemerintahan yang jujur, akuntabel, responsif, dan melayani. Adapun *ngawangun raharja* dimaknai sebagai upaya menghadirkan pembangunan yang mendorong kesejahteraan, keadilan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Semangat ini menjadi fondasi dalam mewujudkan Bandung Barat yang Amanah, Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jeje memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat mencapai 5,8 persen. Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,87 persen, inflasi terkendali pada 2,13 persen, dan tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 6,60 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,65 poin dan ketimpangan pendapatan terus membaik.
Di sektor infrastruktur, tingkat kemantapan jalan kabupaten mencapai 78,80 persen setelah penanganan jalan sepanjang 36,858 kilometer. Berbagai program peningkatan pelayanan dasar dan reformasi tata kelola pemerintahan juga menunjukkan tren positif.
Prestasi lainnya adalah keberhasilan Kabupaten Bandung Barat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga meningkat sebagai indikator penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Meski demikian, Jeje mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan infrastruktur.
“Keterbatasan fiskal menjadi tantangan karena anggaran harus dibagi ke berbagai sektor strategis. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bekerja,” katanya.
Menurut Jeje, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.
Menutup sambutannya, Jeje mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dan semangat gotong royong dalam melanjutkan pembangunan daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pendiri Kabupaten Bandung Barat, DPRD, Forkopimda, ASN, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, insan pers, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam perjalanan pembangunan daerah.
“Mari kita jaga amanah, perkuat kebersamaan, dan terus melanjutkan pembangunan demi mewujudkan Bandung Barat yang semakin maju, sejahtera, dan raharja,” ujar Jeje.
