Bandung – Sejumlah pedagang Pasar Baru yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Baru (HP2B) mendatangi Inspektorat Kota Bandung, Selasa (17/11/2026). Mereka meminta audit terhadap pelaksanaan kerja sama pengelolaan Pasar Baru Trade Center antara Perumda Pasar Juara dan PT Dam Sawarga Maniloka Jaya (DSMJ), khususnya terkait pembagian hasil pendapatan.
Permohonan audit tersebut diajukan untuk memastikan pelaksanaan perjanjian kerja sama (PKS) berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memperoleh kejelasan mengenai hak Perumda Pasar Juara dari pengelolaan Pasar Baru.
Dalam surat permohonannya, HP2B secara khusus meminta pemeriksaan terhadap Pasal 8 Ayat 1 PKS yang mengatur pembagian hasil penjualan hak pakai dan sewa ruang dagang. Dalam ketentuan tersebut, pembagian hasil ditetapkan sebesar 30 persen untuk Perumda Pasar Juara dan 70 persen untuk PT DSMJ.
Namun, menurut para pedagang, sejak perjanjian kerja sama berjalan pada 2021 hingga saat ini, hasil pendapatan yang menjadi bagian Perumda Pasar Juara diduga belum disetorkan oleh PT DSMJ.
Salah seorang pedagang Pasar Baru, Ibrahim Harahap atau yang akrab disapa Ucok, mengatakan permintaan audit tersebut bukan untuk menuduh pihak tertentu, melainkan agar persoalan bagi hasil dapat diperiksa secara terbuka dan mendapatkan kejelasan.
“Kedatangan kami ke sini untuk mengadukan perjanjian kontrak antara PT DSMJ selaku pengelola Pasar Baru dan Perumda Pasar Juara Kota Bandung. Di mana 30 persen hasil dari pembayaran kami tidak disetorkan ke Perumda Pasar. Ini tentunya menjadi kerugian besar bagi PAD Kota Bandung,” ujarnya.
Ibrahim menjelaskan, terdapat tiga persoalan utama yang disampaikan HP2B kepada Inspektorat Kota Bandung. Pertama, terkait dugaan tidak dibayarkannya pendapatan sewa ruang dagang kepada Perumda Pasar Juara.




























