BANDUNG – Indonesian Politics and Research Consulting menyarankan Pemerintah Kota Bandung membentuk tim transisi guna menengahi konflik yang terjadi di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo.
Direktur Riset IPRC Tedy Nurzaman mengatakan, kehadiran negara dalam hal ini Pemkot Bandung sangat diperlukan untuk menangani persoalan yang terjadi di Bandung Zoo agar tidak berlarut-larut.
“Biarkan proses hukum yang ada tetap berjalan. Tapi peran Pemkot Bandung sangat diperlukan untuk memediasi konflik pengelolaan Kebun Binatang Bandung ini,” ujarnya, dalam diskusi publik bertajuk Menjaga Satwa, Menata Tata Kelola Refleksi dan Arah Baru Bandung Zoo di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025).
Hal ini penting mengingat operasional kebun binatang sudah berhenti cukup lama buntut penyegelan yang dilakukan polisi pada Agustus lalu terkait kisruh kepengelolaan. Meski garis polisi atau police line telah dibuka oleh Polda Jabar, dampak penyegelan masih cukup terasa.
“Dampaknya sangat banyak. Bukan hanya kepada masyarakat yang tidak bisa berkunjung, tapi juga yang paling penting adalah kegiatan konservasi, yang tentunya terganggu dengan adanya penutupan ini,” ucap Tedy.
Oleh karena itu, dirinya memandang Pemkot Bandung harus bersikap ditengah mediasi yang saat ini tengah berjalan antar kedua belah pihak yang bersengketa. Mengambil sikap dalam artian bagaimana operasional tetap berjalan, tanpa mengesampingkan konflik yang sedang berjalan.
“Salah satunya adalah dengan pembentukan tim transisi itu. Nah pembentukan tim transisi ini juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip netralitas dan kompetensi. Bukan pada kepentingan salah satu pihak. Yang paling penting adalah jangan sampai adanya tim transisi ini malah menimbulkan konflik baru,” terangnya.
