BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengakselerasi penyelesaian masalah, temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, masalah yang menjadi temuan BPK harus segera dirampungkan, terutama persoalan lama.
Sebab itu, melalui rapat pimpinan (Rapim) yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 24 Juli 2024 mampu mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) dan Inspektorat Jabar untuk menyelesaikan temuan-temuan dari BPK tersebut.
“Update tentang penyelesaian temuan BPK. Penyelesaian sudah meningkat dari 66 persen, menjadi 76 persen. Tadi saya tanyakan ke Ibu Inspektur (Eni Rohyani), masih memungkinkan meningkat lagi penyelesaian temuan ini,” ujar Bey Machmudin.
Disinggung mengenai tenggat waktu penyelesaian, dia berharap temuan tersebur dapat segera dirampungkan. Meski diakuinya butuh proses untuk menghimpun data, karena yang menjadi temuan dari masalah lama.
“Secepatnya, cuma temuannya dari 2005. Macam-macam. Ada yang susah itu yang sudah lama, misalnya PON. Tapi sudah selesai secara akurasi. Kita juga selalu konsultasi ke BPK,” imbuhnya.
Selain meninjau perkembangan penyelesaian temuan BPK, Rapim kata Bey Machmudin turut membahas soal kenaikan harga bahan pokok, evaluasi pelaksanaan haji dan PPDB.
