BANDUNG – Berbunga tinggi, capai delapan persen, Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin dengan tegas menolak penerbitan obligasi daerah, karena enggan membebani Pemerintah Provinsi Jawa Barat di masa depan.
Bey Machmudin mengatakan, dalam rapat pimpinan (Rapim) di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat 21 Juni 2024, wacana penerbitan obligasi daerah kembali dikemukakan.
Dimana obligasi daerah atau surat utang diharapkan dapat dilakukan, untuk membangun layanan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Jawa Barat.
Hanya saja Bey Machmudin menolak, karena nantinya penerbitan obligasi daerah dapat berdampak dengan APBD Jabar, sebab akan ada beban utang yang memakan alokasi anggaran.
“Saya sampaikan, obligasi daerah selama saya jadi Pj (Gubernur Jabar), enggak usah karena obligasi itu diputuskan hari ini. Tapi panjang (dampaknya), saya enggak enak kayak memberikan beban ke Pemprov. Jadi saya bilang, obligasi jangan di periode saya. Silakan pada gubernur definitif berikutnya,” ujar Bey Machmudin usai Rapim.
Dia melanjutkan, pemanfaatan obligasi daerah harus melalui kalkulasi yang matang pada penggunaannya. Sebab, bila sektor yang dibangun dari obligasi tidak maksimal dalam menghasilkan ekonomi, dimana nantinya digunakan untuk membayar bebannya.
Maka tentunya bakal menyedot APBD, untuk membayarkan pinjaman dari penerbitan obligasi daerah tersebut.
“Saya bilang, mohon diperhatikan betul jangan sampai membebani Pemprov ke depan dan peruntukannya untuk apa? Jadi memang betul-betul sangat keekonomiannya betul, jadi kalau untuk kesehatan dan pendidikan, saya sebagai Pj Gubernur enggak mau,” tandasnya.
