Menu

Mode Gelap
Lewat Program CSR, Telkom Indonesia dan Telkom University Dorong Kemandirian Energi Desa Lewat Biodigester di Boyolali Anugerah Avirama Nawasena 2026 Soroti Praktik Nyata ESG dan Kepemimpinan Berkelanjutan Dies Natalis ke-22, SBM ITB Tegaskan Komitmen Pendidikan Bisnis Berdampak SBM ITB Luncurkan Thought Leadership: Entrepreneurial Business 600 Orang Lebih Laksanakan Kegiatan Wisuda di UPI, Prof Didi Singgung Ijazah

Berita Daerah · 15 Okt 2025 14:36 WIB

Setelah Di Kroscek Diduga Ada Alamat Fiktif Di SPH Desa Cipelang, Kuasa Hukum : Minta BPN Jabar Lakukan Verifikasi SPH Terlebih dahulu


					Setelah Di Kroscek Diduga Ada Alamat Fiktif Di SPH Desa Cipelang, Kuasa Hukum : Minta BPN Jabar Lakukan Verifikasi SPH Terlebih dahulu Perbesar

BANDUNG – Kuasa Hukum dari pemilik lahan garapan seluas 4,1 hektar di Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, bernama Suhendro, yakni Amir Amirullah melakukan kroscek dan verifikasi terhadap tiga pemohon surat pengakuan hak (SPH) atasnama Andhioga Yogasprana, Seno Agung, dan Deni Saripudin.

Namun, Amir menyebut saat di lapangan, dari ketiga nama itu diduga ada satu alamat yang tak sesuai dengan identitas yang ada di dalam permohonan SPH ketika mendampingi dari Pemerintahan Desa Cipelang dan disaksikan RT setempat sekaligus diantar ke alamat yang bersangkutan.

Baca Juga :  Puluhan Petani HPPMI Kabupaten Bogor Gruduk Gedung Sate, Tuntut Pemerintah Turun Tangan Adanya Penyerobotan Lahan Garapan Petani

“Yang tak sesuai itu alamat di Jalan Maher Martadinata Kampung Menursawah no 47 RT 007/12, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi berdasarkan surat tugas dari Desa Cipelang nomor 800/181/X/2025. Betul ada alamatnya itu, namun atas namanya bukan Deni Saripudin melainkan di sana Deni Suhendar,” katanya ditemui di Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Selasa (14/10/2025).

Sedangkan, untuk dua alamat lain, keberadaan Seno Agung ternyata tidak ada di lokasi dan itu kediaman mertuanya, sementara Seno Agung berada di Magelang. Kemudian, lokasi Adihoga kediamannya sedang direnovasi dan yang bersangkutan sedang umrah.

Baca Juga :  Pertemuan dengan PT BSS Deadlock, HPPMI Kabupaten Bogor Meminta Dukungan Pemerintah kepada Petani

Langkah kuasa hukum selanjutnya, kata Amir, mereka akan menyampaikan ke BPN Bogor 1, Kanwil BPN Jabar, dan Kementerian terkait untuk tak memproses dahulu atas permohonan yang dimohonkan tersebut, sehingga ada satu kejelasan kroscek dari mereka ketika melakukan permohonan pendaftaran tanah yang mesti sesuai PP nomor 24 tahun 1997, di mana tanahnya dikuasai, dirawat, dijaga, dan ditanami segala macam. Pasalnya, kasus ini sudah berlangsung selama setahun.

Artikel ini telah dibaca 37 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Sinergi Forum Komunikasi Lalu Lintas dalam Upaya Penanganan Titik Rawan Kecelakaan di Kabupaten Karawang

1 Juli 2026 - 20:38 WIB

Digitalisasi Pelayanan Jadi Kunci Jasa Raharja Hadir Lebih Cepat bagi Korban Kecelakaan

1 Juli 2026 - 08:30 WIB

Jasa Raharja Samsat Ciamis Laksanakan Kegiatan Door to Door (DTD) ke Kopja Sonya Wahana Cakti Kabupaten Ciamis

30 Juni 2026 - 09:07 WIB

Gerak Cepat, Jasa Raharja Kanwil Jawa Barat Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Korban Kecelakaan di Kecamatan Pakenjeng Garut

30 Juni 2026 - 08:28 WIB

Jelang Libur Sekolah, Jasa Raharja Kanwil Jawa Barat dan Dishub Kota Cimahi Gelar Ramp Check untuk Pastikan Keselamatan Angkutan Umum

30 Juni 2026 - 08:24 WIB

Tekan Angka Kecelakaan, Jasa Raharja Cabang Purwakarta Gelar Safety Campaign di Jalur Rawan Laka Ciasem

30 Juni 2026 - 08:16 WIB

Trending di Berita Daerah