KOTA BANDUNG – Indonesian Politics Research and Consulting menggelar diskusi publik bertajuk Forum Profesor Bandung: Catatan Kritis Akhir Tahun 2025 & Proyeksi 2026 Kinerja Walikota Bandung di Hotel Grandia, Senin (15/12/2025).
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan, forum ini mengisi ruang-ruang yang tidak diisi oleh kampus.
“Kampus kan ada dewan profesor, dewan guru besar, tapi tidak terlalu ada linkage dengan operasional di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, dalam forum tersebut banyak masukan yang sifatnya lebih teknis, mengaitkan antara kebijakan, kemudian teoretis dengan aplikasi di lapangan.
“Jadi poinnya itu sih. Kan baru sembilan bulan, belum setahun lah ya. Kita nunggu sama-sama pada evaluasi yang lebih detail,” imbuhnya.
Dirinya menekankan Pemerintah Kota Bandung harus memiliki program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat ditengah kondisi saat ini. Kemudian, dia menilai harus ada kolaborasi di internal Pemerintah Kota Bandung agar bisa mengelaborasi program unggulan atau yang menjadi prioritas. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kampus atau perguruan tinggi.
“Jadi saya kira yang ketiga paling penting adalah bagaimana kemudian ini disambut baik oleh teman-teman di pemkot, supaya ada linkage antara kampus dengan pemkot yang lebih teknis. Bukan hanya sebatas teori, tapi ini teknis,” jelasnya.
Saat disinggung terkait permasalahan hukum yang menimpa Wakil Wali Kota Bandung bakal mempengaruhi kinerja Pemerintah Kota Bandung, Muradi berpandangan hal itu tidak akan terlalu menganggu asalkan walikota, sekretaris daerah, dan dinas-dinas menjalankan perannya dengan maksimal.
