JAKARTA — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan optimisme terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang disampaikan Presiden RI dalam pidato pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Menurut Herman, pidato Presiden menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi negara.
“Saya sepakat dengan Presiden bahwa APBN bukan sekadar dokumen. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh sendi-sendi negara, dan alat untuk mensejahterakan rakyat,” kata Herman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu(20/5/2026)
Ia menilai target ekonomi yang dipatok pemerintah untuk 2027 memang menantang, namun tetap realistis jika dibarengi strategi agresif dan konsisten. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, dengan pendapatan negara sebesar 11,82–12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja negara diproyeksikan berada pada kisaran 13,62–14,80 persen dari PDB.
Adapun defisit pembiayaan diperkirakan berada pada rentang 1,8–2,4 persen dari PDB.
“Target pertumbuhan ekonomi tersebut tentu bukan hal mudah di tengah ketidakpastian global. Namun kami yakin pemerintah memiliki cara dan strategi yang agresif untuk mencapainya,” ujar Herman.
Ia juga menyoroti target inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5–3,5 persen sebagai indikator stabilitas harga barang dan jasa. Sementara asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 dinilai cukup adaptif terhadap dinamika ekonomi global.
