Sementara Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menuturkan, pihaknya mengkhawatirkan terjadinya disinformasi yang dapat memecah belah masyarakat, sehingga merusak kualitas Pilkada.
Sebab itu dia meminta media milik pemerintah dan swasta untuk sama-sama menjaga kondusivitas, dengan menangkal hoax.
“Peran media sangat penting di Jawa Barat. Bukan hanya pemain pasif tapi aktif, merespon yang mungkin terjadi itu perlu diawasi. Dan secara aktif mengisi konten positif. Jangan lupa ada respon cepat terhadap isu yang berkembang. Itu inti kami hari ini rapat, menggali kolaborasi tersebut,” ujarnya.
Tidak hanya itu, dia juga mendorong KPU memiliki regulasi tegas mengenai aturan penyiaran supaya netralitas terjaga. Khususnya adanya pemilik media yang terkoneksi dengan partai politik, dapat lebih netral.
“Kalau PKPU tegas, kita bisa jaga netralitasnya. Harus ada alat dari KPU untuk memberikan tindakan tegas kepada mereka yang tidak netral dalam mengelola isu,” pungkasnya.
