BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengaku tidak masalah, bila ada Pj kepala daerah yakni walikota atau bupati yang ingin ambil bagian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, tetapi dengan syarat tertentu.
Antaranya kata Bey Machmudin, jangan menggunakan fasilitas negara ketika melakukan pendaftaran proses pencalonan dan harus berhenti sebagai ASN kala ditetapkan oleh KPU sebagai calon kontestan Pilkada 2024.
“Tentu juga selama nanti kampanye atau saat pendaftaran, jangan gunakan fasilitas negara. Harus sesuai aturan dan ketentuan berlaku. Jangan ada konflik kepentingan. Jangan sampai gunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Aturannya sampai ditetapkan KPU, baru mundur,” ujar Bey Machmudin di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 6 Mei 2024.
Namun hal paling utama kata dia, selama masih menjabat sebagai Pj kepala daerah, harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana mestinya dan tidak hilang fokus.
Serta harus melayani masyarakat dan tidak boleh tebang pilih, karena ada kepentingan untuk ikut kontestasi Pilkada 2024.
“Dia harus profesional melayani masyarakat tanpa pandang-pandang. Tetap ada itikad walaupun akan maju. Harus commit, menjalani kewajibannya melayani masyarakat. Tidak boleh pilih-pilih,” ucapnya.
Disinggung apakah ada dari Pj kepala daerah 27 kabupaten/kota yang sowan ingin maju dalam Pilkada 2024, Bey Machmudin mengaku sampai hari ini belum ada satu pun yang menyampaikan kepada dirinya perihal tersebut.
“Belum, belum,” tutupnya.
