Andri menilai, persoalan tersebut tidak cukup ditangani melalui penertiban sesaat. Pemerintah Kota Bandung perlu membentuk satuan tugas lintas sektor yang melibatkan Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta aparatur kewilayahan.
Tim tersebut diusulkan ditempatkan di sejumlah titik strategis kawasan wisata untuk melakukan pengawasan sekaligus memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak.
Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap dugaan praktik eksploitasi anak yang dimanfaatkan untuk berjualan hingga larut malam.
Selain penanganan masalah sosial, DPRD mendorong penataan aktivitas perdagangan dan jasa di kawasan wisata, terutama Jalan Braga. Pendataan serta pembagian zonasi dinilai penting agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan wisatawan.
Andri berharap penataan kawasan wisata di Kota Bandung dilakukan secara menyeluruh, dengan memperhatikan aspek lingkungan, pelestarian budaya, ketertiban sosial, perlindungan anak, hingga keberlangsungan ekonomi masyarakat.



























