BANDUNG – Persoalan sampah, kemacetan, dan banjir masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Pemerintah Kota Bandung. Tiga persoalan tersebut dinilai harus menjadi prioritas penanganan karena berpengaruh langsung terhadap kenyamanan masyarakat dan kualitas hidup warga.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setyawan, S.Pd.I., menegaskan, penyelesaian berbagai persoalan perkotaan membutuhkan kebijakan yang terarah serta kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
Agus menilai, persoalan kemacetan tidak cukup diselesaikan hanya dengan pembangunan dan pelebaran jalan. Sebab, pertumbuhan jumlah kendaraan belum sebanding dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia.
Karena itu, dia mendorong perubahan paradigma kebijakan transportasi. Pemerintah perlu mulai mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dengan menghadirkan transportasi publik yang nyaman, terjangkau, dan mudah diakses.
“Paradigma umum harus kita geser. Kita harus mengutamakan kepentingan publik melalui transportasi umum. Masyarakat juga harus nyaman berjalan kaki maupun menggunakan sepeda, bukan terus bergantung pada kendaraan pribadi,” ujarnya.
Menurut Agus, percepatan program Bus Rapid Transit (BRT), digitalisasi layanan transportasi publik, serta pengembangan angkutan pengumpan atau feeder perlu menjadi perhatian. Namun, implementasinya harus didasarkan pada kajian matang dengan melibatkan akademisi, komunitas, dan masyarakat.
Dia juga menyoroti persoalan parkir serta aktivitas perdagangan yang memanfaatkan trotoar. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu hak pejalan kaki, tetapi juga mempersempit ruang jalan dan berpotensi memperparah kemacetan.




























