BANDUNG – DPRD Jawa Barat menyoroti kinerja pemerintah provinsi, dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Komisi IV DPRD Jabar menilai, sejumlah indikator dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan, bahkan menyisakan persoalan lama yang belum terselesaikan.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah ketimpangan ekonomi yang tercermin dari indeks gini. Angka tersebut dinilai masih melenceng dari target, menandakan distribusi kesejahteraan di Jawa Barat belum merata.
Komisi IV menegaskan, persoalan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kegagalan kolektif lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program yang berdampak langsung ke masyarakat.
Sisi lain, praktik tunda bayar kembali mencuat sebagai masalah kronis. DPRD mencatat adanya penumpukan pembayaran di akhir tahun anggaran, terutama pada sektor perhubungan dan bina marga. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan sekaligus berpotensi mengganggu kesehatan fiskal daerah.
“Penumpukan di akhir tahun tidak boleh terus terjadi. Perencanaan harus lebih disiplin, dan seluruh pihak termasuk pelaksana pekerjaan wajib mengikuti mekanisme penagihan sesuai termin,” tegas Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, Kamis (2/4/2026).
Ia mengingatkan, pola serapan anggaran yang tidak merata sepanjang tahun bukan hanya persoalan teknis, tetapi berisiko mengganggu stabilitas keuangan daerah secara keseluruhan. Sebab itu, pembenahan harus dilakukan dari hulu, mulai dari perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan program.
Komisi IV juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh OPD, tidak hanya dari sisi realisasi anggaran, tetapi juga efektivitas program dan dampaknya terhadap publik.
