Menurutnya, Kemendagri bersama dengan Rektor IPDN sedang melakukan pembenahan menyeluruh di IPDN mulai dari sistem penerimaan capra, kurikulum, dan pembinaan didalam.
“Pekerjaan rumah IPDN kedepan yakni melakukan pembenahan kurikulum yang relevan, rebranding kampus dengan dilaksanakannya perbaikan kultur akademik dan pembinaan, aktivasi alumni dan menjaga semangat Bhineka Nara Eka Bhakti,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si menyebut bantuan Presiden dalam anggaran APBN tahun 2026 yang dicanangkan itu, akan segera dialokasikan.
“Akan kami gunakan untuk mengganti seluruh tempat tidur dan lemari pakaian praja, juga akan dilakukan rehab asrama praja,” tuturnya.
Rektor IPDN juga meminta dukungan lain kepada Komisi II DPR RI terkait jumlah praja IPDN tahun 2026.
“Kami sudah sampaikan kuota IPDN tahun ini kepada Menpan RB yakni sebanyak 1.410 praja, semoga Komisi II DPR dapat membantu mendorong kuota ini kepada Menpan RB yang juga berada dibawah pimpinan Komisi II DPR RI,” ujarnya.
Menurutnya, jika penerimaan IPDN dibawah 1.200 orang, ini akan mempengaruhi terhadap asrama yang kosong dan dosen yang tidak memiliki jam mengajar.
Pada kesempatan ini, hadir pula Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah dan Pejabat Esselon I Kementerian yang merupakan alumni IPDN. Kehadiran para alumni ini untuk turut serta berdialog dengan Komisi II DPR RI terkait keberlangsungan dan kemajuan IPDN kedepannya.
