Terkait hal tersebut, Harwan juga menyoroti hambatan serius di lapangan, terutama jarak dan waktu tempuh menuju fasilitas kesehatan yang tepat. Kondisi geografis Indonesia membuat evakuasi korban sering terhambat.
“Kalau misalnya di daerah Kalimantan, korban harus naik sampan dulu, harus menyeberang sungai yang besar dulu, waktunya bisa 3–4 jam. Kalau faskes-nya sudah mumpuni, tapi kalau jarak dan ketepatannya tidak bisa kita andalkan, di situ fatalitas menjadi berisiko tinggi,” ungkapnya.
Dalam paparannya, Harwan menekankan bahwa peran HEMS berpotensi besar menekan angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, khususnya pada periode emas penanganan darurat (golden period). Ia juga mendorong agar pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait menyusun regulasi dan skema pendanaan yang memungkinkan penggunaan layanan medis udara secara berkelanjutan. Ia menyoroti praktik internasional yang bisa dijadikan rujukan, di mana sistem pooling digunakan untuk menanggung biaya operasional layanan medis udara, sehingga tidak menjadi beban tunggal bagi pemerintah atau korban.
“Sistem penjaminannya itu seperti apa, memang harus ada regulasi yang mengikat. Sehingga semua pihak terkait, baik itu penjaminan sosial maupun asuransi terkait penanganan korban kecelakaan khususnya, dapat sama-sama menggotong ini semua demi kemanusiaan,” jelas Harwan.
Partisipasi Jasa Raharja dalam HEXIA 2025 sejalan dengan mandat perusahaan sebagai BUMN di bawah pembinaan Danatara dan Kementerian Keuangan yang bertugas memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum. Melalui forum ini, Jasa Raharja berupaya mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari operator helikopter, rumah sakit, regulator, hingga perusahaan asuransi untuk memperkuat sistem penanganan darurat di Indonesia.
