BANDUNG – Dinamika kehidupan politik masyarakat hukum adat Baduy menjadi perhatian dalam penelitian disertasi Dr. Muhamad Iqbal, M.Si. yang mengkaji “Partisipasi Politik Masyarakat Hukum Adat Baduy : Studi Tentang Ancaman Politik Elektoral dan Keamanan Societal Pada Pemilihan Legislatif dan Presiden” pada saat Sidang Promosi Doktor Ilmu Politik yang dilaksanakan di Gedung Pascasarjana FISIP Unpad Jalan Bukit Dago Utara No. 25, Bandung, Jawa Barat. Rabu (12/8/2026).
Hasil Kajian tersebut dipromotori oleh Ketua Promotor Prof. Dr. Arry Bainus, M.A., dan anggota promotor Drs. Budhi Gunawan, M.A., Ph.D., dan Dr. Wawan Darmawan, M.Si.
Penelitian tersebut mengangkat persoalan penting mengenaihubungan antara sistem politik nasional, khususnya pemilihan umum, dengan tatanan adat yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat Baduy. Dalam kajiannya, Dr.Muhamad Iqbal melihat bahwa pelaksanaan pemilu dapat memunculkan ketegangan antara aturan formal negara dengan pikukuh atau ketentuan adat yang dipegang masyarakat Baduy.
Masyarakat Baduy sendiri memiliki sikap yang berbedaterhadap pemilu. Baduy Dalam menolak pemilu, sementaraBaduy Luar ikut menggunakan hak pilih. Perbedaan tersebut menjadi salah satu persoalan penting dalam melihat keberlangsungan keamanan sosietal masyarakat adat Baduy.
Dalam perspektif penelitian ini, keamanan tidak semata-matadipahami sebagai keamanan negara atau terbebas dar iancaman militer. Pendekatan sosiologis yang digunakan menempatkan kualitas hubungan antarmanusia dan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan karakteresensialnya sebagai bagian penting dari keamanan.
Perdebatan mengenai teori kemanan antara Buzan dan Sweeney, maka teori Sweeney yang lebih tepat karenamenggunakan pendekatan sosiologis, dan tidak memisah kanantara masyarakat adat dengan negara.
Dr. Muhamad Iqbal juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat hukum adat Baduy dalampelaksanaan pemilu, antara lain keterbatasan akses informasi, pemahaman proses pemilu, persyaratan administratif, ketidaksesuaian aturan adat dan aturan formal, tingkat pendidikan, hari besar adat, serta persoalan perlindungan hak politik dan keterwakilan masyarakat adat.
Penelitian menggunakan sejumlah sumber data, diantaranya rekapitulasi hasil pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, keterangan para Jaro, tokoh pendidikan, panitia pemilihan umum Desa Kanekes, serta masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar. Kajian juga menggunakan data dari 27 TPS untuk melihat jumlah pemilih, pengguna hak pilih, suratsuara, kategori suara, dan hasil perhitungan.
Pelaksanaan pemilu di wilayah Baduy memiliki tantangantersendiri. Sosialisasi tidak dapat dilakukan dengan atribut kampanye visual dan akses ke wilayah tertentu dibatasi, sehingga komunikasi dilakukan secara lisan melalui Jaro. Dalam distribusi logistik, keterbatasan akses kendaraanmenyebabkan logistik harus dibawa dengan berjalan kaki menggunakan jasa porter lokal.
Pada tahap pencoblosan, TPS tidak didirikan di zona inti Baduy Dalam. Warga yang menggunakan hak pilih haruskeluar menuju TPS di wilayah perbatasan. Sementara itu, aturan adat mengenai kebersihan diri juga beradaptasi dengan kebutuhan pemilu, termasuk pencelupan jari dengan tinta yang kemudian segera dibersihkan setelah wargameninggalkan TPS.
Data penelitian menunjukkan bahwa dari 6.946 pemilih, sebanyak 4.794 orang menggunakan hak pilih dalampemilihan presiden atau sekitar 69 persen.
Untuk pemilihan legislatif, pengguna hak pilih tercatat 2.803 orang atau sekitar40 persen. Suara sah pada Pilpres tercatat 4.592 suara, sedangkan pada Pileg sebanyak 2.610 suara.
Salah satu temuan penting penelitian adalah munculnya apayang disebut sebagai asimilasi paksa (forced assimilation) dalam konteks keamanan politik elektoral. Menurutkesimpulan penelitian, tekanan sistem politik nasional dapatmendorong masyarakat hukum adat Baduy untuk berhadapandengan aturan adat yang selama ini menjadi pedoman kehidupan mereka.
Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalanpenggunaan hak pilih, tetapi juga menyentuh aspek keberlangsungan ekosistem adat. Penelitian mencatat adanya perbedaan sikap antara elit Baduy Dalam yang tidak memilihdan Baduy Luar yang memilih, yang kemudian berpotensi memunculkan konflik serta fragmentasi pilihan.
Selain itu, terdapat kekhawatiran terhadap pudarnya sejumlahnilai dan mekanisme tradisional, termasukkepemimpinan Puun, tradisi milu ka nu meunang, musyawarah, dan berbagai praktik yang menjadi bagian darikarakter kehidupan masyarakat Baduy.
Disertasi ini menyimpulkan bahwa partisipasi politikmasyarakat hukum adat Baduy dalam pemilihan legislatif dan presiden lebih banyak berada pada tingkat partisipasisimbolik, belum sepenuhnya mencapai partisipasi substantif.
Dalam pemilihan legislatif 2019, tingkat partisipasi tercatatsekitar 40 persen, sedangkan partisipasi pada pemilihanpresiden mencapai sekitar 69 persen. Tradisi adat dan kegiatanadat tertentu turut mempengaruhi tingkat partisipasimasyarakat.
Meski demikian, penelitian juga menunjukkan bahwapenyelenggaraan pemilu 2019—dan berdasarkan kesimpulanpenelitian juga pemilu 2024—dapat dilaksanakan dengan baikmelalui berbagai bentuk adaptasi. Kampanye dilakukan secaralangsung tanpa pengerahan massa, tanpa peraga kampanyemodern, TPS ditempatkan di Baduy Luar, dan tidak dilakukankampanye terbuka. Pelaksanaan tersebut juga tetapmenghormati masyarakat Baduy Dalam yang memilih untuktidak menggunakan hak pilihnya.
Berdasarkan temuan penelitian, Dr. Muhamad Iqbal memberikan rekomendasi agar penyelenggaraan pemilu di masa mendatang lebih mempertimbangkan aturan adat yang berlaku di masyarakat Baduy. Menurut kajian tersebut, penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal dapatmembantu meningkatkan partisipasi sekaligus memperkuatsubstansi keterwakilan masyarakat Baduy.
Rekomendasi tersebut ditujukan terutama kepada KomisiPemilihan Umum (KPU) agar pelaksanaan pemilihanlegislatif maupun pemilihan presiden dapat mengakomodasinilai-nilai lokal sepanjang tetap berada dalam kerangka aturannegara.
Penelitian ini juga membuka ruang bagi penelitian lanjutandengan menggunakan pendekatan seperti cultural assessment, etnografi politik, konstruktivisme, dan grounded theory untukmengkaji lebih jauh bentuk-bentuk partisipasi politik, ancaman, serta keamanan masyarakat adat.
Melalui penelitian tersebut, Dr. Muhamad Iqbal menegaskanpentingnya melihat keamanan masyarakat adat tidak hanyadari perspektif negara, tetapi juga dari kemampuanmasyarakat mempertahankan identitas, nilai, relasi sosial, dan tata kehidupan yang menjadi karakter esensialnya di tengahperubahan politik.
