Agus mengapresiasi langkah penertiban yang dilakukan Pemkot Bandung. Meski demikian, penataan harus dilakukan secara konsisten hingga tingkat kewilayahan.
“Ketika trotoar sudah ditertibkan, pemerintah harus segera menatanya kembali agar lebih rapi, bersih, dan nyaman. Dengan begitu, fungsi trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dapat dikembalikan sebagaimana mestinya,” katanya.
Pengelolaan Sampah Harus Dimulai dari Sumber
Selain kemacetan, Agus menilai persoalan sampah membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Upaya tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga memerlukan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah tangga.
Dia mendorong peralihan dari pola lama kumpul, angkut, dan buang menuju sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan dengan dukungan teknologi dan partisipasi masyarakat.
“Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) seharusnya bukan sekadar tempat pembuangan akhir. Di sana sampah harus dipilah dan diproses. Karena itu, penyelesaian sampah harus dimulai dari sumbernya,” tegasnya.
Sejumlah langkah yang dinilai perlu diperkuat antara lain pengolahan sampah organik menjadi kompos, optimalisasi budidaya maggot, serta pengembangan bank sampah di lingkungan masyarakat.
Agus juga mengungkapkan, DPRD Kota Bandung telah menuntaskan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah. Saat ini, regulasi tersebut tinggal menunggu proses registrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Terkait penerapan teknologi pengolahan sampah termal atau pembakaran, dia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kondisi geografis Kota Bandung yang berada di kawasan cekungan Bandung harus menjadi pertimbangan penting.




























