Menu

Mode Gelap
Lewat Program CSR, Telkom Indonesia dan Telkom University Dorong Kemandirian Energi Desa Lewat Biodigester di Boyolali Anugerah Avirama Nawasena 2026 Soroti Praktik Nyata ESG dan Kepemimpinan Berkelanjutan Dies Natalis ke-22, SBM ITB Tegaskan Komitmen Pendidikan Bisnis Berdampak SBM ITB Luncurkan Thought Leadership: Entrepreneurial Business 600 Orang Lebih Laksanakan Kegiatan Wisuda di UPI, Prof Didi Singgung Ijazah

Berita Daerah · 7 Jul 2024 10:12 WIB

Kemiskinan Di Jabar Masih Jadi Persoalan Serius, Ini Kata Kang Haru


					Kemiskinan Di Jabar Masih Jadi Persoalan Serius, Ini Kata Kang Haru Perbesar

BANDUNG – Kemiskinan menjadi persoalan serius yang harus di atasi pemerintah, terlebih di Jawa Barat.

Pasalnya, Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, memiliki dampak signifikan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hal ini pun mendapat sorotan dari Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, Haru Suandharu.

Menurutnya, Kemiskinan yang terjadi saat ini mengarah kepada kemiskinan struktural yang harus segera di atasi oleh pemerintah.

“Saya khawatir kemiskinan kita sekarang ini mengarah pada kemiskinan struktural. Artinya kemiskinan yg sengaja atau tidak diciptakan,”katanya. Minggu (7/7/2024).

Baca Juga :  Cimahi, Kota Kelahiran Musisi-musisi Terkenal, Namun?

Ia menjelaskan, hal ini terjadi akibat kebijakan yang tidak tepat dan tidak menjawab persoalan di masyarakat.

“Boleh jadi dengan kebijakan yang tidak pro pada rakyat sehingga lebih pro pada kelompok tertentu sehingga misalnya investasi meningkat tapi lapangan pekerjaan sulit,” katanya.

Padahal menurut data yang di rilis BPS, hingga Maret 2024, angka kemiskinan di Jawa Barat terus mengalami penurunan dari yang sebelumnya 7,62 poin ke 7,46 poin.

Namun dikatakan Kang Haru hal tersebut bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat yang menjerit akibat tingginya harga kebutuhan pokok saat ini.

Baca Juga :  Komunitas Pasukan Pendukung 02 Merapat PKS Tuk Deklarasikan Kang Haru Jabar-1

“Setara dengan angka indeks statistik kemiskinan turun, tetapi masyarakat merasakan harga sembako naik terus, listrik baik, BBM naik, pendidikan mahal, kesehatan mahal dan lapangan pekerjaan sulit,” katanya.

“Situasi kontraproduktif yang demikian perlu keberpihakan kebijakan dan anggaran. Anggaran pemerintah yang terbatas perlu di prioritas untuk memberikan subsidi agar beban masyarakat berkurang, baik pada sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, BBM, secara selektif. Artinya yang mampu biar membayar harga normal dan masyarakat yang iuran tidak mampu mendapatkan subsidi,”imbuhnya.

Artikel ini telah dibaca 77 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Era Kerja Hybrid Dimulai, Point Lab Tangkap Peluang Ekspansi di Jakarta dan Bandung Menyambut Era Kerja Hybrid Nasional: Respons atas Kebijakan WFH bagi ASN, Swasta, BUMN, dan BUMD

20 April 2026 - 18:57 WIB

Tel-U Resmi Serahkan Video Pemutakhiran Penyandang Disabilitas kepada KND

20 April 2026 - 13:59 WIB

Sebagai Bentuk Apresiasi,  Jasa Raharja Cabang Cirebon Gencarkan Gebyar Apresiasi Kepatuhan Wajib Pajak

20 April 2026 - 06:59 WIB

Gebyar Apresiasi Kepatuhan Wajib Pajak, Dorong Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak Tepat Waktu

17 April 2026 - 11:44 WIB

HUT Kabupaten Bandung ke-385, KDS Jadikan Bedas Expo Jadi Penggerak Ekonomi di Tengah Bencana

17 April 2026 - 10:49 WIB

Bayar Pajak Lebih Mudah, Perlindungan Lebih Pasti, Jasa Raharja Dukung Transformasi Layanan Publik

17 April 2026 - 07:54 WIB

Trending di Berita Daerah