Hadapi Pilkada Serentak 2024, Pemprov Jabar Gelar Sosialisasi Terkait Netralitas ASN

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, sejatinya netralitas ASN mutlak dilakukan karena sudah banyak regulasi yang mengatur. Salah satunya dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2.

Sebab itu kata Bey Machmudin, pada Pilkada serentak 2024 ASN tidak perlu terlibat dalam aktivitas politik.

“Kita harus netral, tidak perlu memihak dan jalankan tugas dengan baik dalam melayani masyarakat, karena tugas ASN adalah melayani masyarakat dengan baik tanpa kepentingan apapun,” kata Bey Machmudin dalam sambutannya pada IKP Talks #8 bertajuk Netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada 2024, yang dilaksanakan secara daring, Rabu 10 Juli 2024.

Bila terbukti melanggar lanjut dia, maka sanksi tegas telah menanti ASN yang terlibat politik praktis pada Pilkada serentak 2024.

“Bila tidak, akan berdampak pada pengenaan pelanggaran seperti dalam penjatuhan hukuman disiplin,” ucapnya.

Asisten Komisioner II NKK-NET KASN Farhan Abdi Utama menambahkan, berdasarkan Pilkada 2020 lalu, Jawa Barat berada di urutan 10 secara nasional terkait pelanggaran netralitas ASN.

Dimana jumlah dugaan pelanggaran yang dilaporkan ke KASN sebanyak 74 kasus, terkait netralitas.

“Paling banyak ASN jabatan fungsional, 29 dugaan pelanggaran. Tertinggi terjadi di Kabupaten Bandung,” ungkapnya.

Area yang paling sering dilanggar ASN dalam Pilkada kata dia yaitu, ikut dalam pesta kemenangan kepala daerah terpilih, ikut kampanye, memfasilitasi kampanye, posting atau share calon kepala daerah di sosial media, memasang baliho dan mengikuti kegiatan partai politik.

“Pihak yang memengaruhi ASN melanggar netralitas, dari tim sukses 31,96 persen. Oleh atasan ASN 27,99 persen dan pasangan calon kepala daerah 24,37 persen,” terangnya.

Sementara Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhamad Zam Zam mengungkapkan, netralitas ASN memang menjadi titik kerawanan pada pelaksanaan Pemilu, termasuk Pilkada serentak 2024.

Politisi birokrasi berupa pelanggaran netralitas ASN, anggota TNI-Polri dan kepala desa.

Selain itu, ada juga penyalahgunaan kekuasaan oleh ASN, berupa mutasi jabatan untuk memenangkan pasangan yang mereka usung.

“Kemudian politik uang berupa transaksi dengan pemilih dan penyelenggara,” tuturnya.

Seperti diketahui, tahapan pendaftaran calon kepala daerah akan berlangsung pada akhir Juli 2024 dan pemilihan atau Pilkada serentak bakal dilaksanakan di 27 November mendatang. Dimana akan dilakukan pemilihan bupati, walikota dan gubernur.

Jasa Raharja Kanwil Jawa Barat dan Ditlantas Polda Jabar Matangkan Kolaborasi Hari Bhayangkara ke-80, Siapkan Pameran Traffic Accident Analysis (TAA) dan Program Polantas Menyapa Ojol

12 Juni 2026 - 19:35 WIB

Jasa Raharja Kanwil Jawa Barat Terima Kunjungan Kepala Bapenda Jawa Barat Bahas Program Kerja Samsat serta Langkah Strategis Peningkatan Pelayanan Masyarakat

12 Juni 2026 - 19:32 WIB

Kolaborasi Tim Pembina Samsat Depok dan Badan Keuangan Daerah dalam Sosialisasi Implementasi UU HKPD untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah

12 Juni 2026 - 18:57 WIB

PT Jasa Raharja Koordinasi dengan Kanit Gakkum Polres Tasikmalaya untuk Percepatan Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas

11 Juni 2026 - 19:15 WIB

Tim Pembina Samsat Kabupaten Cianjur Gelar Operasi Pajak Kendaraan Bermotor di Terminal Pasir Hayam dan Tugu Lampu Gentur

11 Juni 2026 - 19:12 WIB

Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Tim Samsat Induk Indramayu dan Haurgeulis Gelar Koordinasi Teknis

10 Juni 2026 - 19:24 WIB