Menu

Mode Gelap
Lewat Program CSR, Telkom Indonesia dan Telkom University Dorong Kemandirian Energi Desa Lewat Biodigester di Boyolali Anugerah Avirama Nawasena 2026 Soroti Praktik Nyata ESG dan Kepemimpinan Berkelanjutan Dies Natalis ke-22, SBM ITB Tegaskan Komitmen Pendidikan Bisnis Berdampak SBM ITB Luncurkan Thought Leadership: Entrepreneurial Business 600 Orang Lebih Laksanakan Kegiatan Wisuda di UPI, Prof Didi Singgung Ijazah

Berita Daerah · 22 Okt 2025 15:56 WIB

Puluhan Petani HPPMI Kabupaten Bogor Gruduk Gedung Sate, Tuntut Pemerintah Turun Tangan Adanya Penyerobotan Lahan Garapan Petani


					Puluhan Petani HPPMI Kabupaten Bogor Gruduk Gedung Sate, Tuntut Pemerintah Turun Tangan Adanya Penyerobotan Lahan Garapan Petani Perbesar

BANDUNG – Puluhan petani yang tergabung dalam Himpunan Peternak dan Petani Milenial Indonesia atau HPPMI Kabupaten Bogor. Mendatangi Gedung Sate untuk menyuarakan aspirasi dan keluh kesah mereka yang menganggap terjadi tindak pidana berupa penyerobotan lahan pertanian. Rabu (22/10/2025).

Para petani berunjuk rasa di halaman depan Kantor Pemerintahan Gubernur Jawa Barat, dengan membawa spanduk-spanduk tuntutan yang berisikan seperti ‘Tanah milik rakyat bukan milik PT’, ‘Kembalikan Tanah Kami’, dan ‘Asli adalah Palsu yang Disepakati’.

Baca Juga :  Pertemuan dengan PT BSS Deadlock, HPPMI Kabupaten Bogor Meminta Dukungan Pemerintah kepada Petani

Unjuk rasa mereka pun tak terlalu lama lantaran ada perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jabar, melalui Biro Hukum dan Ekonomi yang bersedia mendengarkan keluh kesah mereka dengan delapan orang perwakilan diajak masuk ke Gedung Sate.

Audiensi pun berjalan aman dan lancar, dengan beberapa petani menyampaikan keluh kesah yang mereka rasakan dengan harapan Pemerintah Provinsi Jabar dapat memberikan solusinya.

“Alhamdulillah aksi yang kami lakukan berjalan kondusif. Tadi, kami langsung mendapat respon dari Biro Hukum Pemprov Jabar. Delapan orang masuk untuk beraudiensi. Alhamdulillah semua aspirasi kami utamanya masyarakat petani Kecamatan Cijeruk, Bogor, sudah diterima,”ujar Ketua HPPMI Kabupaten Bogor, Yusuf Bachtiar.

Baca Juga :  Setelah Di Kroscek Diduga Ada Alamat Fiktif Di SPH Desa Cipelang, Kuasa Hukum : Minta BPN Jabar Lakukan Verifikasi SPH Terlebih dahulu

Yusuf menjelaskan, ada beberapa tuntutan yang mereka suarakan, salah satunya masyarakat ingin ada kepastian hukum dan ketentuan hukum dalam perkara ini sehingga dapat dengan tenang untuk kembali menggarap lahan pertanian.

“Ya semoga, pemerintah provinsi Jabar khususnya, berdiri di semua pihak dan kepentingan. Jangan hanya berdiri di investasi atau lainnya,”ungkapnya.

Artikel ini telah dibaca 21 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Sinergi Forum Komunikasi Lalu Lintas dalam Upaya Penanganan Titik Rawan Kecelakaan di Kabupaten Karawang

1 Juli 2026 - 20:38 WIB

Digitalisasi Pelayanan Jadi Kunci Jasa Raharja Hadir Lebih Cepat bagi Korban Kecelakaan

1 Juli 2026 - 08:30 WIB

Jasa Raharja Samsat Ciamis Laksanakan Kegiatan Door to Door (DTD) ke Kopja Sonya Wahana Cakti Kabupaten Ciamis

30 Juni 2026 - 09:07 WIB

Gerak Cepat, Jasa Raharja Kanwil Jawa Barat Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Korban Kecelakaan di Kecamatan Pakenjeng Garut

30 Juni 2026 - 08:28 WIB

Jelang Libur Sekolah, Jasa Raharja Kanwil Jawa Barat dan Dishub Kota Cimahi Gelar Ramp Check untuk Pastikan Keselamatan Angkutan Umum

30 Juni 2026 - 08:24 WIB

Tekan Angka Kecelakaan, Jasa Raharja Cabang Purwakarta Gelar Safety Campaign di Jalur Rawan Laka Ciasem

30 Juni 2026 - 08:16 WIB

Trending di Berita Daerah