Hal senada juga di ungkapkan, Calon Wakil Walikota Bandung nomor urut 2, Dhani Wirianata.
Menurutnya, besaran uang yang diberikan oleh paslon untuk memilih pilihan tertentu, tidak sebanding harganya dengan masa depan Kota Bandung 5 tahun mendatang.
“Ya hitung aja jika dapat pemimpin yang memang menggunakan cara-cara itu. Jadi misal 300.000 rupiah untuk memilih artinya mereka (masyarakat) cuma di hargain 60.000 per tahun nya dari pilihan ketika mencoblos, apa itu cukup? Sedangkan dampaknya nyata 5 tahun kedepan dan masyarakat sendiri yang akan terkena imbasnya dari praktik kotor itu,” bebernya.
Dhani pun mengajak masyarakat untuk berani melapor, jika ada dugaan terkait politik uang. Terutama serangan fajar, jelang pencoblosan 27 November mendatang.
“Sekarang sudah era digitalisasi, sudah ada handphone ya bisa siapapun bisa jadi wartawan. Jadi cukup foto atau rekam, kirim ke kita buktinya,” tegas Dhani.
Hal tersebut dipertegas oleh Ketua Relawan Komunitas Anti Politik Uang, Iwan Gumilar, yang menyatakan masyarakat yang ingin melapor, tidak perlu takut atas intervensi dari pihak manapun.
Pria yang akrab dipanggil Iwong tersebut, menyatakan siap untuk mengawal bersama masyarakat demi terciptanya Pilkada yang bersih.
“Kalau ada masyarakat minta tolong ke saya, saya akan bantu. Dan saya tidak takut sama siapapun,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Satgasus HD Anti Politik Uang, Dede Ahmad Sasmita menyatakan siap untuk mensosialisasikan, juga menerima aduan dari masyarakat lewat layanan hotline WhatsApp yang aktif selama 24 jam nonstop.
“Nanti kita bakal bersosialisasi untuk masyarakat terkait tentang aduan itu, dan ada nomor telepon yang bisa diakses di 0821-2828-8989 itu 24 jam,” katanya.
