Menu

Mode Gelap
Lewat Program CSR, Telkom Indonesia dan Telkom University Dorong Kemandirian Energi Desa Lewat Biodigester di Boyolali Anugerah Avirama Nawasena 2026 Soroti Praktik Nyata ESG dan Kepemimpinan Berkelanjutan Dies Natalis ke-22, SBM ITB Tegaskan Komitmen Pendidikan Bisnis Berdampak SBM ITB Luncurkan Thought Leadership: Entrepreneurial Business 600 Orang Lebih Laksanakan Kegiatan Wisuda di UPI, Prof Didi Singgung Ijazah

Berita Daerah · 23 Nov 2024 08:00 WIB

Bentuk Satgasus Anti Politik Uang: Pemimpin Berkualitas Dari Demokrasi Yang Berkualitas


					Bentuk Satgasus Anti Politik Uang: Pemimpin Berkualitas Dari Demokrasi Yang Berkualitas Perbesar

BANDUNGPilkada serentak 2024, tinggal menghitung hari. Segala upaya untuk meraup suara, tentu bakal dilakukan setiap pasangan calon (paslon) kepala daerah untuk memenangi pesta demokrasi lima tahunan ini.

Di Kota Bandung sendiri, paslon nomor urut 2, Haru – Dhani menyiapkan satgas anti money politic, guna mencegah potensi jual-beli suara, seperti memanfaatkan struktur masyarakat di tingkat RT – RW.

“Kita ingin Kota Bandung pilkada nya berkualitas. Untuk dapat hasil yang berkualitas ya tidak boleh demokrasi ini tercederai oleh money politik,” ujar Calon Walikota Bandung nomor urut 2, Haru Suandharu usai Deklarasi Komunitas Anti Politik Uang Di Pilkada Kota Bandung, Jumat (22/11/2024).

Baca Juga :  FGD Bandungku Sehat Mental, Haru: Kesehatan Mental Terjaga, Produktifitas Terjaga

“Kita mengetahui hari ini kondisi sedang sulit khususnya secara ekonomi, ini bisa kemudian menimbulkan potensi-potensi ada pihak-pihak yang memanfaatkan agar membujuk masyarakat tidak menggunakan hati nurani, tapi dengan sekedarnya uang ala kadarnya,” sambungnya.

Pernyataan paslon dengan jargon HD tersebut menunjukkan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga Pilkada 2024 berjalan sesuai aturan yang berlaku. Bahwa adu visi-misi program, diharapkan benar-benar menjadi alasan warga dalam menentukan pilihannya.

Baca Juga :  Besarnya Potensi Atlit Kota Bandung Yang Masih Kurang Perhatian Pemerintah

“Kemudian mereka (warga) tidak lagi melihat track record, tidak melihat visi ya, pokoknya siapa yang ngasih (uang) besar. Ya akhirnya nanti yang dihasilkan pemimpin tidak berkualitas, karena proses demokrasi nya tidak berkualitas,” tegas Haru.

Haru pun mengingatkan dampak yang akan terjadi, jika proses penentuan pemimpin daerah, dihasilkan dari aksi jual beli suara.

“Saya kira kalau pemimpinnya itu menggapai kekuasaan dengan cara tidak bersih, nanti kalau dia jadi kepala daerah juga tidak akan bersih,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 47 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Sampaikan Nota Pembelaan, Mantan Kepala Unit BRI Surapati Yakin Tak Bersalah

6 Juni 2026 - 16:41 WIB

Jasa Raharja Tasikmalaya Bahas Strategi Kolaboratif Bersama Tim Pembina Samsat dan Pertamina Patra Niaga

6 Juni 2026 - 09:26 WIB

Dorong tertib Administrasi dan Perkuat Kolaborasi, Jasa Raharja Cabang Cirebon Bersama Tim Pembina Samsat Kuningan Melaksanakan Pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kab Kuningan

5 Juni 2026 - 16:36 WIB

Jasa Raharja Purwakarta Perkuat Sinergi FLLAJ untuk Tekan Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas

5 Juni 2026 - 16:33 WIB

Tingkatkan Kepatuhan Pajak dan Validitas Data, Tim Samsat Induk Indramayu Gelar Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Pembina Samsat Nasional

5 Juni 2026 - 16:31 WIB

Jasa Raharja Sukabumi Dorong Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Melalui Program Sigap Dan Panah Pasopati

5 Juni 2026 - 16:28 WIB

Trending di Berita Daerah