Menu

Mode Gelap
Lewat Program CSR, Telkom Indonesia dan Telkom University Dorong Kemandirian Energi Desa Lewat Biodigester di Boyolali Anugerah Avirama Nawasena 2026 Soroti Praktik Nyata ESG dan Kepemimpinan Berkelanjutan Dies Natalis ke-22, SBM ITB Tegaskan Komitmen Pendidikan Bisnis Berdampak SBM ITB Luncurkan Thought Leadership: Entrepreneurial Business 600 Orang Lebih Laksanakan Kegiatan Wisuda di UPI, Prof Didi Singgung Ijazah

Beranda · 27 Mei 2024 16:21 WIB

Diminta Jadi Role Model Nasional Oleh Menpan RB, Bey Machmudin Bakal Sederhanakan SapaWarga


					Diminta Jadi Role Model Nasional Oleh Menpan RB, Bey Machmudin Bakal Sederhanakan SapaWarga Perbesar

BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengungkapkan, Menpan RB meminta aplikasi SapaWarga dapat menjadi role model nasional sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Bey Machmudin memastikan, akan mengamini permintaan tersebut dengan membuat SapaWarga menjadi lebih sederhana, namun mampu melayani seluruh layanan administrasi yang dibutuhkan masyarakat.

“Menpan sendiri langsung ke saya minta Jawa Barat jadi contoh provinsi yang sangat simpel dalam aplikasi. SapaWarga akan kami sederhanakan,” ujarnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 27 Mei 2024.

Baca Juga :  Bey Machmudin Upayakan Cari Solusi, Sikapi Tuntutan Warga Terdampak Ledakan Gudmurah

Ini sekaligus lanjut dia, selaras dengan permintaan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, dalam kegiatan SPBE dan peluncuran Govtech Indonesia tadi siang, yang menginginkan pemerintah mulai dari kementerian hingga daerah supaya jangan membuat aplikasi terlalu banyak, karena akan membingungkan masyarakat.

Arahan presiden sudah jelas, pertama birokrasi hadir harus melayani masyarakat. Bukan mempersulit masyarakat. Jadi secara filosofi harus memberikan manfaat, birokrasi itu. Memberikan kepuasan kepada masyarakat dan kemudahan bagi masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga :  Ini Kata Bey Machmudin Soal Ratusan ASN Pemprov Jabar Terlibat Judol

Apalagi kata Bey Machmudin, seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi dimana ada 27 ribu aplikasi pemerintah secara nasional yang aktif. Dimana hal tersebut diakuinya tidak akan maksimal dan efisien dalam melayani masyarakat.

“Bagaimana bisa memberikan semua itu, kalau masih ada 27 ribu aplikasi di seluruh Indonesia dan harus itu dijadikan satu dan bertahap migrasi,” tandasnya. 

Artikel ini telah dibaca 86 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Sampaikan Nota Pembelaan, Mantan Kepala Unit BRI Surapati Yakin Tak Bersalah

6 Juni 2026 - 16:41 WIB

Jasa Raharja Tasikmalaya Bahas Strategi Kolaboratif Bersama Tim Pembina Samsat dan Pertamina Patra Niaga

6 Juni 2026 - 09:26 WIB

Dorong tertib Administrasi dan Perkuat Kolaborasi, Jasa Raharja Cabang Cirebon Bersama Tim Pembina Samsat Kuningan Melaksanakan Pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kab Kuningan

5 Juni 2026 - 16:36 WIB

Jasa Raharja Purwakarta Perkuat Sinergi FLLAJ untuk Tekan Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas

5 Juni 2026 - 16:33 WIB

Tingkatkan Kepatuhan Pajak dan Validitas Data, Tim Samsat Induk Indramayu Gelar Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Pembina Samsat Nasional

5 Juni 2026 - 16:31 WIB

Jasa Raharja Sukabumi Dorong Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Melalui Program Sigap Dan Panah Pasopati

5 Juni 2026 - 16:28 WIB

Trending di Berita Daerah