Sementara itu, Tenaga Ahli Pemprov Sulsel, Irwan, mengatakan pembangunan daerah dapat diperkuat melalui penerapan kebijakan opsen. Melalui kebijakan tersebut, bagian dari penerimaan PKB dapat masuk langsung ke kas pemerintah kabupaten/kota berdasarkan potensi kendaraan yang ada di masing-masing wilayah.
Irwan juga mengusulkan adanya kajian mengenai penyesuaian tarif PKB berdasarkan wilayah. Menurut dia, langkah tersebut dapat mendorong masyarakat membeli dan mendaftarkan kendaraan di daerah asal, sekaligus mencegah konsentrasi kendaraan dan potensi penerimaan pajak hanya di Kota Makassar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, menekankan pentingnya integrasi data dan inovasi pelayanan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dan opsen pajak di wilayah Sulawesi Selatan.
“Optimalisasi pemungutan pajak dan opsen pajak ini menuntut integrasi data yang solid serta inovasi layanan yang langsung menyentuh masyarakat di berbagai kabupaten/kota,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk mengoptimalkan implementasi opsen. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri, antara lain Kepala Divisi Asuransi Jasa Raharja Akhdiyat Setya Purnama, Kepala Divisi Pelayanan Jasa Raharja Dody Apriansyah, Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Selatan Arny I. Tenriajeng, Kepala Bapenda Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel Kompol Kasman, serta para Kepala UPT Samsat dan Bapenda kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
