Menu

Mode Gelap
Perputaran Ekonomi di West Java Festival 2024 Capai Rp70 Miliar Sekda Herman Suryatman: Fokus pada Program Utama untuk Peningkatan Indeks Kualitas Air Pemprov Jabar – Lembaga Penyiaran Kolaborasi Siap Produksi Bersama Konten Siaran Edukatif untuk Pilkada Anteng BIJB Buka Penerbangan Majalengka – Singapura Bey Machmudin Dorong Kecamatan Jadi Pusat Penggerak Pembangunan Daerah

Berita Daerah · 7 Jul 2024 10:12 WIB

Kemiskinan Di Jabar Masih Jadi Persoalan Serius, Ini Kata Kang Haru


					Kemiskinan Di Jabar Masih Jadi Persoalan Serius, Ini Kata Kang Haru Perbesar

BANDUNG – Kemiskinan menjadi persoalan serius yang harus di atasi pemerintah, terlebih di Jawa Barat.

Pasalnya, Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, memiliki dampak signifikan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hal ini pun mendapat sorotan dari Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, Haru Suandharu.

Menurutnya, Kemiskinan yang terjadi saat ini mengarah kepada kemiskinan struktural yang harus segera di atasi oleh pemerintah.

“Saya khawatir kemiskinan kita sekarang ini mengarah pada kemiskinan struktural. Artinya kemiskinan yg sengaja atau tidak diciptakan,”katanya. Minggu (7/7/2024).

Baca Juga :  Cimahi, Kota Kelahiran Musisi-musisi Terkenal, Namun?

Ia menjelaskan, hal ini terjadi akibat kebijakan yang tidak tepat dan tidak menjawab persoalan di masyarakat.

“Boleh jadi dengan kebijakan yang tidak pro pada rakyat sehingga lebih pro pada kelompok tertentu sehingga misalnya investasi meningkat tapi lapangan pekerjaan sulit,” katanya.

Padahal menurut data yang di rilis BPS, hingga Maret 2024, angka kemiskinan di Jawa Barat terus mengalami penurunan dari yang sebelumnya 7,62 poin ke 7,46 poin.

Namun dikatakan Kang Haru hal tersebut bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat yang menjerit akibat tingginya harga kebutuhan pokok saat ini.

Baca Juga :  Pengamat: Elektabilitas Jeje-Ronal Bisa Terus Meningkat

“Setara dengan angka indeks statistik kemiskinan turun, tetapi masyarakat merasakan harga sembako naik terus, listrik baik, BBM naik, pendidikan mahal, kesehatan mahal dan lapangan pekerjaan sulit,” katanya.

“Situasi kontraproduktif yang demikian perlu keberpihakan kebijakan dan anggaran. Anggaran pemerintah yang terbatas perlu di prioritas untuk memberikan subsidi agar beban masyarakat berkurang, baik pada sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, BBM, secara selektif. Artinya yang mampu biar membayar harga normal dan masyarakat yang iuran tidak mampu mendapatkan subsidi,”imbuhnya.

Artikel ini telah dibaca 31 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Mendikdasmen : Inisiatif Jasa Raharja dan Korlantas Polri hadirkan Kurikulum Pendidikan Lalu Lintas untuk Pelajar adalah Langkah Awal Membangun Generasi Indonesia Emas 2045

11 Januari 2025 - 16:40 WIB

Jasa Raharja Hadiri Rapat Forum Komunikasi Lalu Lintas Kabupaten Cirebon

10 Januari 2025 - 19:25 WIB

Jasa Raharja Hadiri Rapat Forum Komunikasi Lalu Lintas Kabupaten Cirebon

10 Januari 2025 - 19:12 WIB

Jasa Raharja Perwakilan Purwakarta Menghadiri Giat Forum Komunikasi Lalu LINTAS (FKLL)

10 Januari 2025 - 19:08 WIB

Jasa Raharja Jamin Seluruh Korban yang Tertabrak Bus Pariwisata di Kota Batu, Malang

10 Januari 2025 - 10:40 WIB

Rangkaian HUT ke-52, PDI Perjuangan Jawa Barat Ziarah ke Makam Ki Marhaen

9 Januari 2025 - 14:34 WIB

Trending di Berita Daerah