Menu ✖

Mode Gelap
Jalan Sehat, Kuis, hingga Doorprize Meriahkan Cibeureum Wetan Walkers Ubah Konflik Jadi Peluang Belajar: Dosen Universitas Widyatama Latih Guru PAUD Cimahi Selatan Kelola Konflik di Kelas Jasa Raharja dan Subdenpom Karawang Perkuat Sinergi Penanganan Laka Lantas yang Melibatkan Anggota TNI Tingkatkan Kesiapsiagaan, Jasa Raharja Cabang Cirebon Gelar Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) Di Kec Palimanan Kab Cirebon Upaya Keselamatan Lalu Lintas, PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Cirebon Gelar Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas (PPKL) Di SMAN 1 Arjawinangun Kab Cirebon

Bandung · 2 Apr 2026 19:19 WIB

Pemprov Jabar Imbau Perusahaan Lakukan WFH Sekali dalam Satu Pekan


					Pemprov Jabar Imbau Perusahaan Lakukan WFH Sekali dalam Satu Pekan Perbesar

Artinya, perusahaan memiliki otoritas penuh menentukan apakah WFH akan diterapkan atau tidak, termasuk memilih posisi pekerjaan yang bisa dijalankan dari rumah.

“Tidak semua sektor bisa WFH. Seperti rumah sakit atau pabrik, tentu tidak memungkinkan. Tapi untuk bagian administrasi atau back office bisa didorong,” tuturnya.

Realitas di lapangan menunjukkan sebagian besar sektor, seperti manufaktur, layanan kesehatan, transportasi, hingga ritel tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja. Kondisi ini membuat potensi penghematan energi dari kebijakan tersebut menjadi terbatas.

Baca Juga :  Komitmen Jaga Ketahanan Pangan, Pemprov Jabar Perpanjang Kontrak dan Melatih Ribuan Penyuluh dan POPT

Di luar WFH, pemerintah juga mendorong efisiensi energi melalui berbagai langkah, mulai dari penggunaan teknologi hemat energi, pengendalian konsumsi listrik dan bahan bakar, hingga pembentukan budaya kerja yang lebih sadar energi.

Keterlibatan pekerja dan serikat buruh turut ditekankan sebagai bagian dari strategi. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga aktor dalam merancang inovasi efisiensi di tempat kerja.

Namun, tanpa pengawasan ketat dan indikator keberhasilan yang jelas, program ini berisiko menjadi sekadar kampanye administratif. Firman pun mengingatkan agar kebijakan ini tidak disalahartikan oleh pekerja.

Baca Juga :  Pemprov Jabar dan Forkopimda Tandatangani Komitmen Bersama, Sepakat Jaga PPDB 2024

“WFH bukan berarti libur. Pekerja tetap bekerja seperti biasa dan tidak ada pemotongan upah,” tegasnya.

Saat ini, Disnakertrans Jawa Barat telah menggencarkan sosialisasi ke berbagai pihak, termasuk asosiasi pengusaha, serikat pekerja, hingga dinas tenaga kerja di tingkat daerah.

“Dan kita meminta ke kabupaten kota untuk segera disosialisasikan dan segera disebarluaskan Surat edarannya,” tandasnya.

Artikel ini telah dibaca 90 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

DPRD Dorong Eks Palaguna Jadi Ruang Terbuka Hijau dan Pusat Seni Budaya

22 November 2026 - 21:14 WIB

Tim UPI Pasang Alat Peringatan Dini Banjir Berbasis IoT di Gedebage

20 November 2026 - 19:55 WIB

Sampah, Macet, dan Banjir Masih Jadi PR Besar Kota Bandung

20 November 2026 - 13:06 WIB

Jasa Raharja dan PMI Perkuat Kolaborasi Pelayanan Kemanusiaan dan Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas

20 November 2026 - 11:29 WIB

Perkuat Keselamatan Transportasi, Jasa Raharja dan Satlantas Polres Bogor Gelar Rampcheck di Terminal Cibinong

20 November 2026 - 09:14 WIB

Jelang Perayaan Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027, Jasa Raharja Bersama Stakeholder Tinjau Kesiapan Jalur Jawa Timur–Bali

19 November 2026 - 12:50 WIB

Trending di Berita Daerah