BANDUNG – Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengaku akan melakukan kroscek dan evaluasi, terkait adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) milik Pemprov di Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Sekda Herman memastikan, setiap temuan dari BPK pasti akan ditindaklanjuti secara maksimal untuk mendukung akuntabilitas.
“Kami akan cek, tapi yang jelas semua temuan BPK, sebagaimana arahan Pak Pj (Bey Machmudin) dan komitmen kami, akan ditindaklanjut,” ujar Sekda Herman di Kota Bandung, Selasa 19 November 2024.
Hal yang menjadi temuan BPK lanjut dia, akan diselesaikan supaya polemik RSJ Jabar ini dapat teratasi. Terlebih Pj Gubernur Bey Machmudin kata dia, selalu mengingatkan untuk menyelesaikan kewajiban khususnya terkait temuan BPK.
“Dievaluasi dan ditindaklanjuti kurang-kurangan administrasi dan lain sebagainya kami akan penuhi. Kalau ada kurang bayar dan sebagainya, kami akan apa penuhi juga. Pokoknya sesuai ketentuan,” ucapnya.
Sebelumnya, sejumlah pengerjaan proyek di RSJ Cisarua menjadi temuan BPK. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun anggaran 2023, proyek Pembangunan Gedung BLUD Klinik Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja dan Pembangunan Pagar ditemukan adanya kekurangan volume pengerjaan.
Masalah ini, mengakibatkan terjadi kelebihan bayar sebesar Rp268 juta. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV LJ dengan nilai kontrak Rp4,9 miliar.
Kontrak telah dilakukan perubahan sebanyak tiga kali, pada adendum tanggal 22 Desember 2023, nilai kontraknya menjadi Rp5,4 miliar.
Dalam pelaksanaannya, proyek ini sempat mangkrak dan tidak terselesaikan sesuai dengan target pengerjaan yang telah dilakukan, sehingga terjadi keterlambatan.
