Ia menambahkan, pihak universitas saat ini tengah bekerja sama dengan tim teknis untuk mengevaluasi bagian bangunan yang perlu diperkuat, ditambah, maupun diperbaiki. Proses perencanaan ke depan juga akan melibatkan perencana baru, pengawas baru, serta mekanisme tender baru dengan menggandeng Kejati dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mengawal setiap langkah pengerjaan.
“Target saya pribadi, di tahun 2027 ini sudah ada mulai pergerakan, apakah itu tender atau yang lainnya, dan mudah-mudahan di tahun 2027 itu bisa selesai, gedung ini bisa dipakai dan bisa dimanfaatkan,” tambahnya.
Komitmen Tegas Zero Tolerance terhadap Kekerasan Seksual
Dalam kesempatan yang sama, Didi menegaskan komitmen institusi dalam menerapkan kebijakan zero tolerance atau tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ia menegaskan bahwa aturan tersebut berlaku bagi siapa saja, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan.
“Tentu kita tidak menolerir sekecil apapun kekerasan seksual, bagi siapapun, apakah itu dosen, mahasiswa, ataupun tenaga kependidikan. Dan kita sudah punya regulasinya,” tegas Prof. Didi.
Bagi pelanggar dari kalangan mahasiswa, penanganan diserahkan melalui komisi disiplin, sementara pelanggar dari unsur dosen akan ditangani oleh komisi etik. Sebagai bentuk ketegasan, pihak universitas telah mengusulkan pemecatan terhadap beberapa oknum dosen—terutama berstatus pegawai negeri sipil (PNS)—yang terbukti melakukan pelanggaran berat terkait pelecehan seksual.
“Saat ini sebagai contoh kita sudah ada beberapa dosen yang kita usulkan ke kementerian untuk diberhentikan, terutama yang PNS, karena memang terbukti melakukan pelanggaran, terutama terkait dengan pelecehan seksual. Tidak ada tolerir, zero tolerance bagi kami,” pungkasnya.
































