BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin enggan kegiatan hiburan yang dilakukan pemerintah, dibiayai lewat dana corporate social responsibility (CSR).
Bey Machmudin mengatakan, dalam kegiatan seremonial berupa hiburan yang dilakukan pemerintah kerap menggunakan dana dari CSR. Padahal menurutnya, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena dana CSR harus berkaitan langsung dengan kebermanfaatan bagi masyarakat.
Harusnya kata Bey Machmudin, bila perusahaan ingin terlibat dalam kegiatan hiburan atau pertunjukan yang dilakukan pemerintah, dapar melalui anggaran sponsorship.
“Jadi seringkali kalau ada acara-acara, saya disarankan pake CSR aja. Saya sepertinya tidak ikhlas kalau sebuah acara yang hanya pertunjukan, hiburan menggunakan CSR. Saya lebih suka kalau itu menggunakan anggaran marketing. CSR bukan untuk sponsorship,” ujar Bey Machmudin dalam sambutannya dalam Forum CSR Jawa Barat di Kota Bandung, Senin malam 22 April 2024.
Dia mengatakan, CSR harus berfokus pada program bermanfaat sesuai kebutuhan masyarakat sekitar perusahaan. Kolaborasi antar stakeholder juga harus dilakukan, guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas CSR.
“Penting bagi perusahaan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan CSR. Serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terkait program-program CSR. Program CSR harus dirancang dengan pertimbangan aspek keberlanjutan dan dapat diukur secara jelas dalam pencapaian dan tujuan,” ucapnya.
Dia pun merasa bersyukur, sepanjang 2023 ada peningkatan signifikan dana CSR yang dikumpulkan. Sekitar Rp251 miliar telah terkumpul dari 274 perusahaan untuk membantu masyarakat lewat CSR.
