Menu ✖

Mode Gelap
Jalan Sehat, Kuis, hingga Doorprize Meriahkan Cibeureum Wetan Walkers Ubah Konflik Jadi Peluang Belajar: Dosen Universitas Widyatama Latih Guru PAUD Cimahi Selatan Kelola Konflik di Kelas Jasa Raharja dan Subdenpom Karawang Perkuat Sinergi Penanganan Laka Lantas yang Melibatkan Anggota TNI Tingkatkan Kesiapsiagaan, Jasa Raharja Cabang Cirebon Gelar Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) Di Kec Palimanan Kab Cirebon Upaya Keselamatan Lalu Lintas, PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Cirebon Gelar Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas (PPKL) Di SMAN 1 Arjawinangun Kab Cirebon

Berita Nasional · 28 Jan 2023 14:01 WIB

Ketua MPR RI Bamsoet Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran


					Ketua MPR RI Bamsoet Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Perbesar

Sedangkan sejak masa Reformasi hingga saat ini, TAP MPR ditiadakan sebagai dasar hukum dan GBHN tidak lagi dipraktekan sebagai instrumen pelaksanaan pembangunan, tetapi dilakukan berdasarkan undang-undang, dengan dibentuk UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang kemudian diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek. UU SPPN dan UU RPJPN mengandung beberapa kelemahan, misalnya tidak mengatur keharusan kesinambungan pelaksanaan pembangunan manakala terjadi pergantian kepemimpinan di tingkat nasional hingga daerah.

“Akibatnya, setiap presiden, gubernur, hingga walikota/bupati terpilih memiliki paradigma pembangunannya masing-masing. Misalnya, Presiden Abdurrahman Wahid yang kemudian dilanjutkan Presiden Megawati Soekarnoputri menghasilkan peraturan perundangan yang menjadi konsep clean and good government. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghasilkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), serta Presiden Joko Widodo dengan Nawacita. Masing-masing paradigma tidak memiliki keterkaitan, sehingga pembangunan yang dilakukan antar periode pemerintahan terkesan tidak selaras dan tidak berkesinambungan,” jelas Bamsoet.

Baca Juga :  Ridwan Kamil Resmikan Alun-alun Singaparna

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, keberadaan PPHN dapat menjaga kesinambungan pembangunan nasional karena mempunyai kekuatan hukum mengikat, meskipun terjadi peralihan kekuasaan lembaga eksekutif, yaitu presiden, termasuk juga lembaga legislatif yaitu MPR, DPR dan DPD, bahkan hingga di tingkat pemerintahan yang paling kecil yaitu desa. Pengawasan pelaksanaan PPHN dapat dilakukan sesuai sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI Tahun 1945. Mekanismenya dapat dilakukan oleh DPR RI berupa pengembalian RUU APBN untuk diperbaiki oleh pemerintah manakala tidak sesuai dengan PPHN.

Artikel ini telah dibaca 257 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Sampah, Macet, dan Banjir Masih Jadi PR Besar Kota Bandung

20 November 2026 - 13:06 WIB

Jasa Raharja dan PMI Perkuat Kolaborasi Pelayanan Kemanusiaan dan Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas

20 November 2026 - 11:29 WIB

Perkuat Keselamatan Transportasi, Jasa Raharja dan Satlantas Polres Bogor Gelar Rampcheck di Terminal Cibinong

20 November 2026 - 09:14 WIB

Jelang Perayaan Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027, Jasa Raharja Bersama Stakeholder Tinjau Kesiapan Jalur Jawa Timur–Bali

19 November 2026 - 12:50 WIB

Melalui Dialog Keselamatan Transportasi, Jasa Raharja Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Tingkatkan Keselamatan dan Penanganan Korban Kecelakaan

19 November 2026 - 11:29 WIB

Perkuat Sinergi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah, Jasa Raharja Tasikmalaya Gelar SIGAP Instansi di Pemkab Tasikmalaya dan PT Hans Gas Bersama  

19 November 2026 - 09:33 WIB

Trending di Berita Daerah