KABUPATEN BANDUNG – Perbedaan ideologi tidak menjadi batasan bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membangun koalisi di Pilkada 2024. PKS memastikan terbuka dengan seluruh partai politik, termasuk PDI Perjuangan (PDIP).
Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu menuturkan, politik taktis lebih dikedepankan PKS dalam berkoalisi untuk mengusung calon kepala daerah, baik di pilkada kota/kabupaten maupun Pilgub Jabar.
“Dengan PDIP, saya kira memungkinkan koalisi baik di kabupaten/kota maupun di Jawa Barat,” ujar Haru usai rilis survei bertajuk Bandung-Cimahi: Peta Elektoral Menjelang Pilkada 2024 yang digelar Indonesia Political Opinion di Kota Bandung, Rabu (29/5).
Dalam kontestasi politik kekinian, Haru menekankan, yang penting diperhatikan dalam membangun koalisi bukan perbedaan ideologi. Akan tetapi, kata dia, yang harus diwaspadai adalah pragmatisme, baik terkait popularisme maupun logistik.
“Yang kita hadapi bukan (ideologi) ini kiri ini kanan, tapi pragmatisme popularisme dan pragmatisme logistik. Kalau pragmatis kan, siapa paling populer, siapa yang logistiknya paling besar. Semua merapat ke situ,” ujar Haru.
Haru menegaskan, orang dengan popularisme dan logistik tinggi belum tentu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Meskipun, ia tidak menapikan menjadi kepala daerah membutuhkan popularisme dan logistik.
“Tapi, saya kira kita punya masalah kalau tunduk pada popularisme dan besarnya logistik. Akhirnya, demokrasi kita bisa dibeli. Saya kira ini yang harus dihadapi bersama-sama,” tegas Haru.
Senada, Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono mengatakan, DPP partainya juga memberikan kebebasan untuk membangun komunikasi politik dengan seluruh partai di Jawa Barat, termasuk PKS.
