“Jika melihat ke belakang perubahan selalu ada dan birokrasi terus beradaptasi, namun ritme perubahan hari ini berbeda. Perubahan datang jauh lebih cepat sementara teknologi berkembang pesat dan ekspektasi masyarakat terus meningkat,” kata dia.
“Ke depan tantangan datang bersamaan, AI, integrasi layanan, keamanan data dan tuntutan serba cepat menuntut pemerintah tetap responsif namun juga adil, transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
Tak hanya itu, menurutnya krisis kepercayan publik juga turut menjadi tantangan birokrasi global.
“Kepercayaan publik bisa dicapai salah satunya dengan mengimplementasikan layanan publik berbasis manusia atau human based service. Sebuah wajah baru reformasi birokrasi yang lebih hangat dan responsif serta berempati. Para praja nantinya harus mampu menciptakan birokrasi yang memiliki hati, melihat masyarakat sebagai manusia yang memiliki kebutuhan mendesak dan perasaan,” tuturnya.
Dalam mempersiapkan diri sebagai ASN yang memiliki kontribusi terhadap reformasi birokrasi lebih efektif dan efisien, MenpanRB menegaskan kepada praja untuk belajar hal penting sebelum mereka diterjunkan langsung di masyarakat.
“Hal penting yang wajib kalian pelajari dan perkuat adalah kompetensi digital, biacara berdasarkan data, penguasaan AI, cloud dan cybersecurity serta percepatan adaptasi teknologi dalam birokrasi,” tuturnya.
Lain hal yang disampaikan oleh Mayjen Ari, Ia memberikan pemahaman terkait beberapa potensi perpecahan yang ada di Indonesia.
“Kalian nantinya akan terjun langsung di masyarakat, di tempatkan dari Sabang sampai Merauke. Tidak menutup kemungkinan kalian akan ditempatkan di daerah konflik, oleh sebab itulah kalian harus paham dan memegang teguh prinsip bahwa persatuan dan toleransi adalah warisan berharga dari para pendiri bangsa yang wajib dijaga,” ujarnya.
