Menurut Awaluddin, audiensi dengan Kementerian PANRB merupakan langkah strategis untuk menyempurnakan strategi peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor. Termasuk memperkuat komunikasi publik mengenai manfaat SWDKLLJ, meningkatkan kualitas layanan Samsat, serta menyiapkan koordinasi lanjutan terkait dukungan peningkatan kepatuhan di lingkungan ASN dan instansi pemerintah.
“ASN dan BUMN merupakan basis populasi strategis untuk mendorong peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan secara terukur dan berkelanjutan. Selain jumlahnya yang signifikan, kelompok ini juga memiliki posisi sebagai role model yang dapat memberikan keteladanan dalam tertib administrasi kendaraan bermotor,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak menyepakati sejumlah tindak lanjut bersama, antara lain penyempurnaan kajian peningkatan kepatuhan PKB dan SWDKLLJ, penguatan narasi komunikasi publik mengenai manfaat SWDKLLJ, pendalaman strategi pembayaran digital melalui penyederhanaan alur dan peningkatan customer experience, serta penyiapan bahan koordinasi lanjutan mengenai dukungan peningkatan kepatuhan di lingkungan ASN, keluarga ASN, dan kendaraan dinas pemerintah.
Kementerian PANRB juga akan mencermati lebih lanjut berbagai bentuk dukungan yang dapat diberikan. Termasuk pendekatan yang paling efektif untuk mendorong kepatuhan di lingkungan ASN dan instansi pemerintah sesuai kewenangan yang dimiliki.
Melalui penguatan koordinasi dengan Kementerian PANRB, Jasa Raharja terus mendorong transformasi layanan Samsat yang semakin mudah, cepat, digital, dan terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor, tetapi juga memperkuat perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
