Menu

Mode Gelap
Luncurkan Layanan Batik di Tasikmalaya, Amanda Soemedi Sebut Momentum Tingkatkan Pelayanan kepada Industri Kecil dan Menengah Melek Potensi, Kecamatan Mandalajati Kini Jadi Laboratorium Penanganan Bencana Kota Bandung Bey Machmudin: Koperasi Miliki Peran Penting Lengkapi Ekosistem Usaha Rakyat Bey Machmudin Terus Dorong Peningkatan Volume Ekspor Kopi dan Kakao Jawa Barat Nahdliyin Muda Usulkan Ridwan Kamil-Ono Surono di Pilgub Jabar 2024

Berita Ekonomi · 18 Mar 2023 18:19 WIB

Soal Thrifting, Pemkot Bandung Ikuti Aturan Pemerintah Pusat


					Wali Kota Yana saat ditemui di Gerobak Fair Kacamatan Batununggal, Sabtu 18 Maret 2023. Perbesar

Wali Kota Yana saat ditemui di Gerobak Fair Kacamatan Batununggal, Sabtu 18 Maret 2023.

BANDUNG (Pajajaran Ekspres) — Presiden RI Joko Widodo telah melarang impor barang bekas. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, jika Pemerintah Kota Bandung akan mengikuti regulasi yang ada.

“Prinsip kita ikut regulasi dari pemerintah pusat karena memang banyak juga sentra pakaian bekas di Kota Bandung. Tapi kita akan menunggu tindak lanjutnya dari pemerintah pusat,” ujar Yana saat ditemui di Gerobak Fair Kacamatan Batununggal, Sabtu (18/03).

Menurutnya, regulasi tersebut bukan hanya sekadar larangan. Tapi juga perlu ada solusi lanjut yang diberikan kepada para pelaku.

Baca Juga :  Bupati: Sumedang Maju karena Partisipasi Seluruh Lapisan Masyarakat

“Misalnya kita bisa latih mereka untuk memproduksi barang lokal sendiri. Nanti ini harus dikoordinasikan juga dengan dinas terkait dan pemerintah pusat,” ucapnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Eric M Atthauriq menuturkan, sesuai dengan arahan presiden, regulasi larangan thrifting lebih kepada impor barang atau pakaian bekas.

“Itu ada aturannya. Dan itu yang harus ditegakkan. Karena pada saat sudah masuk ke level teknis, kita juga sulit untuk membedakan mana pakaian bekas impor dan lokal,” ungkap Eric.

Baca Juga :  Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Barat Bersinergi Dalam Melakukan Pencegahan Kecelakaan

Oleh marena itu, ia merasa perlu sinergisitas bersama dan butuh kerja sama dalam menjalankan regulasi tersebut. Sebab kewenangannya bukan murni berada di tangan pemerintah daerah.

Apalagi pascapandemi ini ekonomi sedang proses pemulihan, tapi regulasi juga tetap harus ditegakkan.

“Itu harus bisa ditindaklanjuti. Tapi mengenai penegakkannya memang bukan kewenangan pemerintah daerah. Ini menjadi fokus bersama. Pengawasan barang beredar memang bukan kewenangan kita,” tuturnya

Artikel ini telah dibaca 24 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Jasa Raharja Samsat Padalarang Melakukan Pendampingan Tutorial Penggunaan Aplikasi Jrcare Ke Rumah Sakit Imc Cimareme

15 Juli 2024 - 21:03 WIB

Koordinasi Jasa Raharja Samsat Rancaekek Dengan Rsud Cicalengka Terkait Penggungan Aplikasi Jrcare

15 Juli 2024 - 20:55 WIB

Kunjungan dan Ajangsana Kepala Sub Bagian Iuran Wajib Kantor Cabang Utama Jawa Barat Ke Samsat Kabupaten Sumedang

15 Juli 2024 - 20:52 WIB

Jasa Raharja Perwakilan Purwakarta Menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lodaya 2024 di Polres Subang

15 Juli 2024 - 20:47 WIB

Flag Off Zebra Bhayangkara Presisi Sudirman Loop 2024, Rivan A. Purwantono Ungkap Jakarta Tempat yang Baik untuk Olahraga Sepeda

15 Juli 2024 - 08:18 WIB

Bikin Ngiler! Sambel Karedok dan Sambel Dadak Warung Ibu Imas

13 Juli 2024 - 19:46 WIB

Trending di Life Style