BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengaku akan menunggu pembahasan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terkait aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Sebab kata Bey Machmudin, jangan sampai wacana pembentukan DKJ yang melibatkan sebagian wilayah Jawa Barat seperti Bogor, Bekasi dan Depok, menyalahi regulasi saat ini.
“Kami minta pembahasan khusus dengan Bappenas dulu bagaimana ini, supaya saat pelaksanaan tidak ada bertentangan dengan peraturan,” ujarnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 6 Mei 2024.
Pihaknya berharap, Bappenas dapat melakukan focus group discussion dengan melibatkan Pemprov Jabar, dalam melakukan pembahasan terkait aglomerasi DKJ.
“Jadi kami minta Bappenas semacam FGD. Kami Pemprov, DPRD (Provinsi Jabar), Bappenas, Kementerian Keuangan (untuk membahas aglomerasi),” ucapnya.
Seperti diketahui, pemerintah pusat berencana melakukan aglomerasi DKJ yang melibatkan sejumlah kota/kabupaten dari tiga provinsi yakni Jabar, DKI Jakarta dan Banten.
Dimana tujuannya, harmonisasi wilayah penyangga ibu kota dalam sinkronisasi program, terutama mengatasi persoalan bersama, yang salah satunya adalah terkait penanganan bencana banjir.
