Menu

Mode Gelap
12.519 Mahasiswa Baru UPI Ikuti MOKA-KU 2025 Kedai 181! Nikmati Bakmi hingga Ayam Tangkap Khas Aceh dengan Cita Rasa Autentik SBM ITB Raih Penghargaan Entrepreneurial Marketing: Campus for Impact ICMEM SBM ITB 2025: Membangun Keberlanjutan Industri di Indonesia Vera Deliana Rahayu: Anak Muda Harus Berani Inovasi di Industri Teh Lokal

Beranda · 3 Feb 2024 15:16 WIB

Civitas Akademika Unpad Gelar Aksi, Sampaikan Petisi Kekecewaan Pada Rezim Pemerintahan Presiden Jokowi


					Perwakilan alumni Unpad menyampaikan sambutannya dalam aksi, di Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Sabtu 3 Februari 2024 Perbesar

Perwakilan alumni Unpad menyampaikan sambutannya dalam aksi, di Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Sabtu 3 Februari 2024

BANDUNG (Pajajaran Ekspres) – Civitas akademika Universitas Padjadjaran yang meliputi guru besar, alumni, dosen dan mahasiswa menggelar aksi di Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Sabtu 3 Februari 2024, menyampaikan petisi kekecewaan pada rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap telah mencederai demokrasi.

Aksi bertajuk Seruan Padjadjaran ‘Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat’ ini merupakan salah satu bentuk kegelisahan sivitas akademika, terhadap situasi politik Indonesia saat ini.

Ketua Senat Akademika Unpad Profesor Ganjar Kurnia menyampaikan, ada tujuh petisi yang disampaikan, buntut menurunnya demokrasi selama pemerintahan Presiden Jokowi. Indeks Persepsi Korupsi yang semakin memburuk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penempatan pimpinan-pimpinannya yang tidak amanah, penyusunan Omnibus Law pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat Capres-Cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi menjadi dasar kegelisahan mereka.

Baca Juga :  Tidak Ada Lagi Kesan Kumuh, Presiden Jokowi Puji Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar

Belum lagi cawe-cawe Presiden Jokowi dalam bentuk dukungan sikap bahkan politisasi bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan meraih dukungan politik, adalah puncak gunung es dari diabaikannya kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia. Ditambah lagi dengan pembangunan yang hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi merusak tatanan justru akan membuat mandeknya pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan peningkatan ketimpangan.

Baca Juga :  Bey Machmudin Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Gedung Pusat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak RSHS Bandung

“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, alinea kedua yaitu, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” ujarnya.

Artikel ini telah dibaca 61 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Dorong Transportasi Publik yang Berkeselamatan, Jasa Raharja Lakukan Kunjungan Kerja ke Perum DAMRI Station Kemayoran

18 Februari 2026 - 08:23 WIB

Mudik Gratis BUMN 2026 Resmi Dibuka, Jasa Raharja siapkan kuota untuk 23.500 Pemudik

18 Februari 2026 - 08:18 WIB

KSPSI Jabar Gelar Munggahan dan Peringati HUT ke-53, Perkuat Sinergitas dengan Polda Jabar

17 Februari 2026 - 13:26 WIB

Jasa Raharja Cabang Indramayu Berkolaborasi dengan Instansi Terkait Gelar Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ)

13 Februari 2026 - 13:56 WIB

Lewat Program CSR, Telkom Indonesia dan Telkom University Dorong Kemandirian Energi Desa Lewat Biodigester di Boyolali

13 Februari 2026 - 08:28 WIB

Mudik Gratis BUMN 2026 Berangkatkan Lebih dari 100 Ribu Pemudik

12 Februari 2026 - 23:12 WIB

Trending di Berita Daerah