BANDUNG – Puluhan jurnalis Bandung Raya menggeruduk DPRD Provinsi Jawa Barat, tolak RUU Penyiaran.
Para jurnalis yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Bandung menggelar aksi penolakan RUU Penyiaran pada Selasa 28 Mei 2024, yang dianggap telah mendeskreditkan profesi wartawan.
Jurnalis dari beragam kelompok seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia, Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai, RUU Penyiaran yang tengah digarap para wakil rakyat di Senayan, melemahkan kekuatan pers dimana telah diatur di UU Nomor 40 Tahun 1999.
Koordinator Aksi Deni Supriatna mengatakan, aksi yang dilakukan merupakan bentuk perlawanan terhadap RUU Penyiaran yang diusulkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada DPR. Sejumlah pasal dalam rancangan ini pun diduga bisa mengancam iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.
“Banyak pasal yang dibahas sangat multitafsir dan berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah substansi Pasal 50 B ayat (2) huruf c terkait larangan liputan investigasi jurnalistik,” ujarnya.
Dia menilai, RUU Penyiaran jelas merugikan masyarakat, sebab dalam lingkup pemberantasan korupsi, produk jurnalistik kerap menjadi kanal alternatif untuk membongkar praktik kejahatan atau penyimpangan tindakan pejabat publik.
“Padahal, sebagai pilar keempat demokrasi media memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi, khususnya yang melibatkan masyarakat,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR bertolak belakang dengan semangat demokrasi dan menjadi polemik di masyarakat.
