Menu

Mode Gelap
12.519 Mahasiswa Baru UPI Ikuti MOKA-KU 2025 Kedai 181! Nikmati Bakmi hingga Ayam Tangkap Khas Aceh dengan Cita Rasa Autentik SBM ITB Raih Penghargaan Entrepreneurial Marketing: Campus for Impact ICMEM SBM ITB 2025: Membangun Keberlanjutan Industri di Indonesia Vera Deliana Rahayu: Anak Muda Harus Berani Inovasi di Industri Teh Lokal

Berita Daerah · 6 Okt 2025 19:54 WIB

Ini Tanggapan Rektor UPI Didi Sukyadi Terkait MBG


					Ini Tanggapan Rektor UPI Didi Sukyadi Terkait MBG Perbesar

GARUT – Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Didi Sukyadi memberi komentar terkait maraknya kasus keracunan siswa usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Garut pada (4/9/2025).

Menurutnya, program memberi MBG merupakan sebuah program visioner yang digalakkan pemerintah untuk mencetak generasi cerdas dimasa mendatang.

Maraknya kasus keracunan MBG kata Prof Didi, hal itu tidak lantas mengjudge bahwa program tersebut gagal. Apalagi, program MBG baru digulirkan pemerintahan saat ini.

“Kita kan baru pertama melakukan secara masif memberi makan untuk sekian juta siswa kita. Jadi kalau masih ada kekurangan tentu bukan programnya yang dihentikan, tetapi tata kelolanya harus diperbaiki,” katanya.

Baca Juga :  UPI Resmikan Migran Center oleh Menteri P2MI

Ia pun memandang perlu adanya pengawasan lebih ketat dalam pelaksananya, termasuk melibatkan para ahli dan akademisi didalamnya.

“Kita punya banyak ahli, jadi ketika sebuah dapur dibuka, kita lihat ada ngga para ahli yang terlibat di situ? Ahli kesehatan ataupun ahli gizi,” ujarnya.

Lebih jauh kata Rektor, sebagai perguruan tinggi, UPI siap membantu pemerintah dalam pelaksanaan MBG jika diperlukan. Terlebih, UPI memiliki berbagai program studi yang relevan untuk mendukung perbaikan tata kelola MBG, seperti Tata Boga, Gizi, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat.

Selain itu, UPI juga memiliki laboratorium pengolahan makanan dan tenaga pengajar yang ahli di bidangnya.

Baca Juga :  UPI Turut Nyatakan Sikap Terkait Nasib Bangsa, Keluarkan Petisi Susul Unpad

“UPI punya Prodi gizi. Kalau memang pemerintah membutuhkan perguruan tinggi, maka perguruan tinggi sebetulnya bisa menjadi supervisor-supervisor program itu,” ujarnya.

Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), pemerintah bisa memanfaatkan peluang tersebut tanpa mengeluarkan biaya.

“Mahasiswa kan punya kewajiban melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Dengan program KKN dalam rangka peningkatan layanan MBG yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas misalnya, mahasiswa bisa saja diminta untuk menjadi supervisor, dan itu tidak perlu mengeluarkan biaya karena bagian dari pengabdian,” ungkapnya.

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Pemerintah Kabupaten Cianjur Capai Zero Outstanding PKB, Bupati  Cianjur Tunjukkan Teladan Bayar Pajak

6 Oktober 2025 - 17:54 WIB

Jasa Raharja Kanwil Jawa Barat Berikan Edukasi Safety Riding bagi Account Officer PT (PNM) Mekaar Cabang Garut Wilayah Sumedang

6 Oktober 2025 - 17:49 WIB

Jasa Raharja Tasikmalaya Gelar Knowledge Sharing Keselamatan Berkendara untuk Staf PT PNM Mekaar Cabang Garut

6 Oktober 2025 - 17:43 WIB

Jasa Raharja Rancaekek Lakukan Survei TKP untuk Pastikan Kecepatan dan Ketepatan Layanan Korban Kecelakaan

6 Oktober 2025 - 17:37 WIB

Perkuat Komitmen Transformasi dan Tata Kelola Modern, Jasa Raharja Gelar Direktorat SUIT Summit 2025

6 Oktober 2025 - 11:23 WIB

Jasa Raharja Dampingi UMKM Binaan di Ajang INACRAFT 2025, Dukung Promosi Hingga Pasar Global

6 Oktober 2025 - 11:19 WIB

Trending di Berita Daerah