BANDUNG (Pajajaran Ekspres) – Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyusul Universitas Padjadjaran, menggemakan kegelisahan menyikapi percaturan politik Indonesia yang dinilai kian mengkhawatirkan.
Guru besar, dosen hingga mahasiswa UPI menggelar aksi, mengingatkan Presiden Joko Widodo terkait demokrasi di Indonesia. Mereka menyampaikan pandangan, mengenai situasi bangsa melalui Petisi Bumi Siliwangi Kampus Pejuang Pendidikan, di Depan Gedung Isola, Senin 5 Februari 2024.
Guru Besar UPI Cecep Darmawan dalam petisi yang dibacakannya, menyatakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan hari ini, dengan rentetan tindakan yang dinilai merupakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila serta pelanggaran norma konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh para pejabat publik tanpa rasa malu, menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan.
“Tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan fasilitas negara dan politisasi program untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas, menjadi gejala terdegradasinya nilai, moral, dan etika kebangsaan,” ucapnya.
Sivitas akademika UPI melihat kondisi dan perkembangan saat ini dalam pemilu yang ditunjukan oleh para pejabat, sangat disayangkan karena tidak mencerminkan kedudukannya yang semestinya bersikap dan bertindak sebagai negarawan, teladan atau role model, serta pengayom bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara.
Di samping itu, sikap negarawan yang tidak ditunjukan oleh para pejabat, tidak selaras dengan ajaran trilogi kepemimpinan dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, yakni “Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani”, artinya tiga prinsip yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin ialah di depan memberi teladan, di tengah membangun ide atau gagasan, dan di belakang memberikan dorongan.
“Sikap dan tindakan ini jelas tidak memberikan pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Cecep.
Dosen UPI Iik Nurul Faik yang juga membacakan petisi ini, menuturkan bahwa ketika kondisi ini dibiarkan dapat memberikan ekses buruk terhadap tidak terpenuhinya legitimasi penyelenggaraan pemilu.
“Meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, dan yang lebih buruk dapat mengancam disintegrasi bangsa dan negara,” tuturnya.
Atas dasar kondisi di atas, sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan untuk mendesak agar para pejabat negara termasuk presiden, untuk bersikap dan bertindak sebagai negarawan yang menjunjung tinggi nilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kemudian, meminta seluruh lembaga negara dan para pejabat publik agar komitmen untuk menegakkan etika kehidupan berbangsa sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
Lalu, mendesak para pejabat publik agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan menggunakan fasilitas serta sumber daya negara untuk kepenungan politik praktis kampanye pemilu.
Dan, mengajak seluruh clemen masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu 2024 secara berkeadilan dan benntegnitas sebagai wujud pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Ini kami sampaikan sebagai upaya untuk menegakkan kembali nilainilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara,” tuturnya.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Kebijakan dan Pengembangan Olahraga UPI Amung Ma’mun mengatakan seruan ini merupakan niat baik dari sivitas akademika UPI yang berharap pemerintah tidak melakukan dosa kepada para pendiri bangsa, yang seharusnya bersama masyarakat bisa merawat dengan baik kemerdekaan yang didapat.
Menurutnya, saat ini rakyat semakin cerdas melihat kondisi negara. Maka dia berharap masyarakat bisa memilih pemimpin yang memang menegakkan aturan dengan semestinya.
“Kita terus bekerja dengan baik, yakinkan elemen bangsa bahwa ini keniscayaan untuk berbuat baik bagi kepentingan negara, bukan hanya hari ini tapi perjalanan bangsa ke depan,” pungkasnya.
