“Yang jelas dalam konteks hubungan industrial dan perlindungan, kami amankan yang 23 juta dulu. Kita pastikan jangan sampai 23 juta ini menjadi penyumbang TPT, padahal kita sibuk menyelesaikan TPT yang sudah ada. Berhentinya sebuah pabrik, bencana serius buat kita,” ungkapnya.
Semua ini sambung Teppy, baru akan berjalan maksimal bila didukung dengan alokasi anggaran yang baik. Sebab itu dia berharap, melalui anggaran maksimal semua kebutuhan dalam penyiapan tenaga kerja menghadapi perkembangan industri, dapat terselenggara optimal.
“Termasuk mudah-mudahan, diiringi dengan anggaran yang bisa kita lakukan. Sehingga selain membangkitkan kerjasama dengan BLK yang jumlahnya ribuan di Jabar, juga balai latihan yang kita punya kita optimalkan untuk mencapai itu,” harapnya.
Sementara Plh Asda II Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Jabar Dodo Suhendar mengatakan, ancaman TPT lebih kompleks karena angkanya tidak hanya dari lulusan SMA/SMK, tetapi juga SD dan SMP.
Sehingga diperlukan pola baru, bagaimana masalah ini dapat diurai. Salah satunya melalui pengembangan kompetensi pekerja, supaya tidak hanya siap menghadapi kebutuhan industri. Tetapi juga memiliki keterampilan menciptakan peluang usaha baru, untuk meningkatkan penghasilan.
“Kalau misal kompetensi masih rendah, kalah dari luar Jabar. Bisa saja banyak industri di kita, tapi ternyata pekerja dari luar. Artinya ini harus diperbaiki. Perbaikan ada yang sifatnya jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya meningkatkan keterampilan,” terangnya.
Harapannya, melalui link and match semua kebutuhan baik industri maupun UMKM dapat terpenuhi, dengan adanya peningkatan kompetensi.
